Sumber :
- Danar Dono - VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Pemerintah saat ini tengah menggodok formula khusus untuk mengatur skema penetapan upah buruh. Belum lagi dibuat, formula tersebut sudah mendapat penolakan keras dari para buruh, karena penyesuaiannya berdasarkan laju inflasi, ditambah dengan alfa Produk Domestik Bruto (PDB).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Harijanto, menanggapi isu tersebut dengan meminta kepada pemerintah untuk tidak memperhitungkan upah buruh berdasarkan inflasi. Menurut dia, seharusnya pemerintah juga memperhitungkan upah negara tetangga untuk dijadikan acuan.
Baca Juga :
Tips Sukses Memulai Bisnis Coklat Manis Rumahan
"Jadi, kenaikan bukan hanya berdasar dari inflasi, tapi kompetisi juga dengan dunia luar. Yang paling penting itu kompetitif," ujar Harijanto saat ditemui di pabrik PT Adis Dimension Footwear, Tangerang, Banten, Senin 5 Oktober 2015.
Sementara itu, ditemui ditempat yang sama, Vice Chief Executive Officer (CEO) PT Eco Smart Garment Indonesia, Anne Patricia Sutanto, justru mempertanyakan ketegasan Presiden Joko Widodo mengenai sistem pengupahan yang tengah digodok pemerintah.
Anne menuturkan, di tengah perlambatan ekonomi domestik, kenaikan upah buruh telah memberatkan dunia usaha. Padahal, dia mengklaim, pengusaha selalu berkomitmen akan menaikkan upah buruh setiap tahun.
"Kami minta ketegasan dari pemerintah untuk sistem pengupahan. Kami commit (upah) tiap tahun naik. Sementara, sekarang ini kenaikan tidak terukur, kenaikan upah dibanding produktivitasnya. Jadi, kami minta ketegasannya," kata dia.
Merespons hal itu, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah segera mengeluarkan formulasi baru pada pertengahan bulan ini. Hal tersebut dalam rangka memberi kepastian bagi pengusaha terkait pemberian upah bagi buruh.
"Saya tahu perusahaan ingin kalkulasi yang pasti. Kepastian ini juga yang ditunggu investor. Kira-kira pertengahan bulan ini akan diselesaikan oleh Menaker (Hanif Dhakiri)," kata Jokowi.
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, ditemui ditempat yang sama, Vice Chief Executive Officer (CEO) PT Eco Smart Garment Indonesia, Anne Patricia Sutanto, justru mempertanyakan ketegasan Presiden Joko Widodo mengenai sistem pengupahan yang tengah digodok pemerintah.
