Sumber :
- VIVA/Aceng Mukaram (Pontianak)
VIVA.co.id
- Pakaian impor ilegal dinilai bisa mengancam industri tekstil dalam negeri. Industri tekstil dalam negeri tidak dapat bersaing secara harga, terlebih dengan banyaknya pakaian impor yang tidak kena pajak, dan tentunya dijual dengan harga yang lebih murah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
Menteri Perindustrian, Saleh Husin, mengatakan, masalah terkait banyaknya impor pakaian bekas, dinilai akan membuat industri tekstil akan semakin melemah. Hal ini tentu akan memperburuk keadaan industri tersebut, sehingga tak jarang berimbas kepada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca Juga :
Menperin Desak Calya-Sigra 100 Persen Indonesia
"Ini masalah banyak masuknya pakaian bekas ke pasar kita, baik legal atau ilegal. Di satu sisi yang ilegal tidak bayar pajak, sementara dalam negeri yang mengikuti ketentuan, akhirnya kalah karena biaya yang ilegal lebih murah. Ini yang sangat menggerus industri dalam negeri kita," ujar Saleh dalam diskusi Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu, di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat 9 Oktober 2015.
Apalagi, menurutnya, ada kebijakan yang tidak adil, yaitu ketika barang dalam negeri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn), sementara barang impor tidak dikenakan PPn.
"Seperti kemarin, ketika asosiasi tekstil ketemu Presiden, salah satunya adalah masalah terkait pengenaan PPn. Saya kira kalau di dalam negeri kena PPn, kalau impor enggak, itu tentu tidak adil. Tidak berimbang. Tentu ini harus dicari solusi bersama agar industri punya daya saing kuat, ini yang akan bersama-sama kita pecahkan dengan Kementerian Keuangan," kata dia.
Terlebih, sebentar lagi Indonesia akan masuk pasar bebas ASEAN. Oleh karena itu, pemerintah akan berfokus kepada membangun industri yang tangguh menghadapi persaingan global yang semakin nyata.
"Kita harus punya industri yang tangguh. Presiden bilang agar kita sama-sama menyelesaikan hal ini agar industri tekstil dan sepatu kita lebih baik. Ini yang harus kita atasi bersama, agar industri tekstil atau sepatu kita bisa jadi tuan rumah di negara sendiri," ujarnya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Apalagi, menurutnya, ada kebijakan yang tidak adil, yaitu ketika barang dalam negeri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn), sementara barang impor tidak dikenakan PPn.
