Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- Kisruh mengenai perpanjangan kontrak karya pertambangan PT Freeport Indonesia terus terjadi dalam tubuh Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Beberapa waktu lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku pemerintah telah memberikan sinyal positif mengenai perpanjangan kontrak karya tersebut. Namun, kabar ini ditepis oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.
Kendati demikian, baru-baru ini pernyataan berbeda dinyatakan Sudirman Said. Menurutnya, ESDM telah melayangkan surat sesuai dengan arahan Presiden bagi PT Freeport mengenai peninjauan ulang perpanjangan kontrak karya Freeport.
Menyikapi perseteruan ini, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengimbau agar para menteri kabinet kerja untuk tetap bersinergi secara penuh, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebab, keputusan kontrak karya Freeport akan diperpanjang atau tidak merupakan kewenangan Jokowi.
"Saya pikir tidak usah dipertentangkan. Yang satu bilang boleh, tentu ada alasannya sendiri dari ESDM. Rizal Ramli bilang jangan. Selesaikanlah sama Presiden, jangan sama publik," ujarnya di Kompleks Kementerian Keuangan, Senin malam, 12 Oktober 2015.
Sofjan pun menepis anggapan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke AS dalam waktu dekat ini, untuk melakukan negosiasi dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, perusahaan induk Freeport Indonesia, mengenai hal ini.
"Pak Jokowi itu hanya kunjungan kenegaraan, urusan Freeport itu kecil. Serahkan ke menteri, kasihan pak Jokowi," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menyikapi perseteruan ini, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengimbau agar para menteri kabinet kerja untuk tetap bersinergi secara penuh, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebab, keputusan kontrak karya Freeport akan diperpanjang atau tidak merupakan kewenangan Jokowi.
