Sumber :
- VIVA.co.id / Renne Kawilarang
VIVA.co.id
- Pengamat meminta agar ada solusi terhadap investasi PT Freeport Indonesia senilai belasan miliar dolar Amerika Serikat (AS). Sebab, investasi yang ditujukan untuk membangun pertambangan bawah tanah dan smelter, menjadi tidak layak karena kontrak perusahaan tambang itu tinggal beberapa tahun lagi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport
"Saya setuju harus ada solusi atas rencana investasi Freeport sebesar US$17,3 miliar, untuk underground mining dan smelter yang akhirnya menjadi tidak feasible kalau periode kontrak tinggal enam tahun lagi, sehingga kontrak Freeport memang perlu diperpanjang," kata Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2015.
Pemerintah, kata Marwan, harus menerbitkan Peraturan Perundangan (Perpu) dan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kontrak perusahaan tambang multinasional.
Sekadar informasi, kontrak Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021.
"Caranya harus berdaulat dan tetap menjaga martabat bangsa. Itu sebabnya perlu lebih dahulu menerbitkan Perpu dan PP sambil memperoleh jaminan bahwa sejak 2021-2025 Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di Freeport," kata dia.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Freeport McMoran mengumumkan Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi perusahaan tambang tersebut.
Saat ini, pemerintah sedang mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi, termasuk revisi peraturan pertambangan.
Besarnya investasi Freeport Indonesia dan komitmen yang telah dan sedang berlangsung telah memberikan manfaat bagi Indonesia, menjadi sebuah pertimbangan kesepakatan ini, termasuk meningkatnya nilai royalti, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi dan konten lokal.
Pemerintah disebut meyakinkan Freeport Indonesia bahwa akan menyetujui perpanjangan operasi pasca 2021 termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada kontrak karya.
"Kami sangat senang dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari pemerintah Indonesia. Kami berharap melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang kami untuk memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua," kata Presiden Direktur Freeport-McMoran Inc, James R Moffet.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sekadar informasi, kontrak Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021.
