Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengakui, realisasi pembangunan perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih rendah di lapangan. Banyak pengembang yang masih dalam tahap wacana.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kerusakan di Daerah Aliran Sungai Kian Parah
Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Poltak Sibuea, mengatakan kendala utama pengembang membangun rumah MBR masih berkutat pada kesiapan, atau ketersediaan lahan. Hal itu menjadi permasalahan klasik yang seolah tidak ada solusinya.
Dia mengatakan, update progres jatah pembangunan yang diberikan oleh asosiasi, atau pun pengembang terus dipantau oleh pihaknya. Misalnya dari Realestat Indonesia (REI) dan Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
"Katanya anggota mereka mau bangun tahun ini sekian unit. Nah, begitu kami jajaki, ternyata itu baru ada di tahap rencana, mau pembebasan tanah, soal izin. Bukan dia ready sudah action," ujar Poltak di Kantor Kementerian PUPR, Selasa 13 Oktober 2015.
Kementerian PUPR, menurutnya, terus berupaya untuk menderegulasi segala peraturan yang menghambat realisasi tersebut. Berbagai insentif juga sudah disediakan bagi para pengembang.
"Justru di situlah alasan kami harus menyederhanakan regulasi, supaya proses izin bisa cepat dan murah. Khusus untuk rumah MBR, supaya ada daya tarik bagi pengembang, untuk bangun rumah MBR," ujarnya.
Puluhan perizinan pun sudah dipangkas, baik yang ada di pemerintah pusat maupun daerah. Dia berharap, para pengembang bisa cepat bergerak untuk segera merealisasikan janjinya ke pemerintah untuk membangun MBR.
"Perpres perumahan karena banyak izin di pemda. Izin sekarang dipangkas, dari 42 izin hanya akan menjadi delapan izin saja," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, ditargetkan dalam program sejuta rumah, rumah MBR yang akan dibangun sebanyak 603.516 unit. Dengan pembagian pemerintah 98.300 unit, Perumnas 36.016 unit, REI 230.000 unit, Apersi 155.000 unit, Asperi 18.800 unit, BPJS Ketenagakerjaan 35.400 unit, serta Pemda 30 ribu unit.
Sementara itu, untuk non MBR bagi masyarakat kelas menengah dan atas, 396.484 unit akan dibagun. Dengan pembagian jatah, REI sebanyak 250 ribu unit dan pengembang pribadi, atau masyarakat sebanyak 146.484 unit.
Meskipun realisasi di lapangan masih rendah, Poltak mengaku optimistis target tersebut bisa tercapai. Dia mengatakan, pemerintah akan melakukan semaksimal mungkin sesuai dengan tanggung jawabnya.
"Kami tidak terlalu pesimis bahwa itu tidak terealisasi, karena ini kan sedang dilakukan oleh pelakunya. Kami dari sisi pemerintah ada tanggung jawab, kalau dia bangun rumah MBR, kami fasilitasi subsidi kreditnya," tegasnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Katanya anggota mereka mau bangun tahun ini sekian unit. Nah, begitu kami jajaki, ternyata itu baru ada di tahap rencana, mau pembebasan tanah, soal izin. Bukan dia ready sudah action," ujar Poltak di Kantor Kementerian PUPR, Selasa 13 Oktober 2015.
