Ini Alasan Rizal Ramli Minta Kenaikan Anggaran di 2016

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli
Sumber :
  • Mitra Angelia
VIVA.co.id
Anggaran Banjir Minim, Belum Semua Sungai Dibenahi
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta kenaikan anggaran pada 2016, sebesar Rp250 miliar menjadi Rp500 miliar. 

Dukung Rizal Ramli Maju Pilkada, Buruh Mulai Keliling Pabrik
Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016 diusulkan sebesar Rp80,75 triliun.

Rizal Ramli tentang Ahok: Serahkan pada Tuhan Menghukumnya
Rinciannya, Kementerian Perhubungan sebesar Rp50,2 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp15,8 triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp8,9 triliun, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp5,6 triliun.

Sedangkan Kemenko Kemaritiman sendiri diusulkan mendapat alokasi anggaran Rp250 miliar. 

Rizal mengatakan, permintaan tersebut berlandaskan beberapa indikator. Mulai dari sejumlah perubahan di dalam tubuh kementeriannya, serta implementasi kebijakan yang akan dibagi menjadi tiga fokus utama.

"Ada beberapa departemen di bawah kami. Ada Kementerian KP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral. Tentu, akibat perluasan fungsi dari koordinasi ini, ada implikasi pada anggaran," ujar Rizal dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta Pusat, Selasa 13 Oktober 2015.

Dia memaparkan, fokus pertama, yakni di sektor kemaritiman dan perikanan. Rizal menuturkan, ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum dituntaskan oleh pemerintah. 

Salah satunya, mengenai perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Timor Leste.

"Soal batas wilayah dengan Timor Leste, harus selesai dalam enam bulan. Wilayah ini sangat penting, karena mempunyai cadangan gas dan minyak bumi yang potensial," kata dia.



Sementara itu, untuk sektor perikanan, meskipun pihaknya telah bekerja sama dengan KKP dalam memberantas penangkapan ikan ilegal, langkah ini dinilai masih perlu ditinjau lebih dalam, agar mampu memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia.

"Kami sudah koordinasi dengan KPP. Selama ini, kami lakukan kebijakan syok terapi, dan moratorium kebijakan melarang penangkapan. Secara umum manfaatnya sudah bisa dirasakan. Tetapi, kami tidak bisa lima tahun hanya syok terapi saja. Saatnya kami rumuskan," jelasnya.

Fokus kedua, Rizal meminta kepada DPR untuk mengusulkan adanya pergeseran alokasi anggaran bagi pulau-pulau yang berada di luar Jawa. 

Dia menilai, selama ini Pulau Jawa sudah jauh lebih berkembang dibandingkan pulau lain. Padahal, pulau lain mempunyai potensi yang cukup baik.

"Sejauh mungkin, yang di Pulau Jawa kami dorong untuk dibiayai oleh swasta. Karena, daya beli di Jawa sudah jauh lebih tinggi. Jadi, pergeseran alokasi dan strategi ini bisa kurangi gap. Ini harus dirumuskan dalam kebijakan," ungkapnya.

Terakhir, yang paling disorot Rizal, adalah sektor pariwisata. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terlalu mengandalkan Bali sebagai salah satu destinasi utama dalam dunia pariwisata.

Rizal mengatakan, ada beberapa daerah yang mempunyai daya tarik lebih dibandingkan dengan Bali. Apabila objek wisata dibangun di kawasan tersebut, selain mampu menarik devisa masuk ke Indonesia, hal ini turut memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat setempat.

"Selama ini, kita unggulkan Bali. Tetapi, sudah over sold. Kami ingin tingkatkan 20 juta orang turis yang datang. Dari tiga juta pekerja, jadi tujuh juta pekerja. Pendapatan devisa dari Rp10 miliar, bisa jadi Rp20 miliar dalam lima tahun. Sektor investasi ini lapangan kerja paling murah. Banyak negara di dunia, bergantung pada wisata," ujar Rizal. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya