Sumber :
- VIVA.co.id / Renne Kawilarang
VIVA.co.id
- Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara, menganggap Presiden Joko Widodo sengaja membiarkan para anggota kabinetnya saling beradu pendapat terkait dengan permasalahan PT Freeport Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Baca Juga :
Menteri ESDM Belum Serahkan LHKPN ke KPK
"Permasalahan ini adalah 'barang panas' dan menyangkut citra pemerintah Indonesia. Hal ini sepertinya dibiarkan Presiden, dan kalau Presiden punya komitmen seharusnya masalah segera diselesaikan dalam internalnya juga, jangan malah ribut di luar," kata Marwan dalam sebuah diskusi publik di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Oktober 2015.
Baca Juga :
Datangi KPK, Menteri ESDM Baru Ingin Kenalan
Ia bahkan menaruh curiga kepada Jokowi yang dinilainya sedang bersandiwara mengingat permasalahan semakin berlanjut setelah perpanjangan kontrak dengan PT Freeport.
"Memang kontrak belum ditandatangan karena aturannya belum diubah. Tetapi tetap saja tujuannya (peraturan) tetap ke sana," kata dia.
Marwan menambahkan, jika tetap akan memperpanjang kontrak, maka setidaknya pemerintah harus menginformasikan kepada masyarakat bahwa keuntungan miliaran rupiah yang ada baru akan diterima dalam jangka waktu yang panjang, dan bukanlah dalam jangka waktu dekat ini.
Tidak jauh berbeda dengan Marwan, Ketua Populi Center, Nico Harjanto, beranggapan Indonesia sebagai negara berkembang akan selalu berhadapan dengan pihak yang memiliki modal besar dan teknologi canggih untuk mengelola sumber daya alam sehingga pasti melibatkan permainan politik.
"Dalam hal ini pasti politik bermain, apalagi Freeport masuk pada saat pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Memang kontrak belum ditandatangan karena aturannya belum diubah. Tetapi tetap saja tujuannya (peraturan) tetap ke sana," kata dia.
