Paket Ekonomi Jokowi Jilid Lima, 'Paket Nasi Pakai Ayam'

Kawasan Berikat Nusantara
Sumber :
  • www.ekon.go.id
VIVA.co.id
Produk UKM Pedesaan Masih Kesulitan Promosi
- Presiden Joko Widodo akan kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi lanjutan jilid kelima, setelah sebelumnya telah meluncurkan empat paket yang ditujukan untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri.

Jokowi Beber 'Mantra' RI di Forum Ekonomi Islam Dunia
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Kamis 22 Oktober 2015, mengungkapkan sedikit bocoran insentif yang akan diberikan pemerintah dalam paket kelima yang rencananya sore ini akan diumumkan. Apa bocorannya?

Jokowi: Jumlah Peserta Tax Amnesty Baru 344 Orang
"Paket hemat. Paket nasi, pakai ayam," ujar Bambang saat ditemui di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Paket yang disebutkan mantan Wakil Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bukanlah paket yang sesungguhnya. Bambang menuturkan, dalam paket ini, target yang disasar pemerintah berada di sektor perpajakan.

"Pajak-pajak," kata dia singkat lalu meninggalkan awak media.

Seperti diketahui, apabila pemerintah memberikan insentif perpajakan dalam paket kelima, merupakan salah satu upaya untuk menggenjot penerimaan perpajakan. Di mana dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak tidak mampu mencapai target yang dipatok pemerintah.

Untuk tahun ini, pemerintah telah menyatakan bahwa penerimaan pajak tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp1.294,2 triliun.

Bahkan, realisasi penerimaan pajak diprediksi mengalami kekurangan penerimaan (shorfall) sebesar Rp112,5 triliun. Sehingga, hingga akhir tahun penerimaanpajak hanya mampu mencapai 91,3 persen.

Usulan BKPM 

Dalam kesempatan berbeda Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, telah menyampaikan usulannya dimasukkan dalam paket tersebut ekonomi kelima ini. 

"Usulan yang diajukan di antaranya seperti soal pematangan kemudahan izin investasi, soal pemberian intensif pajak, kemudahan kawasan berikat, dan adanya fasilitas jalur hijau bagi masuknya investor barang modal," ujar Kepala BKPM Franky Sibarani di kantornya. 

Kemudian, lanjutnya, mengenai pemberian kemudahan bagi perusahaan untuk masuk dalam kawasan berikat. Menurutnya, selama ini pengusaha harus melalui lima tahap untuk mendapatkan status.

"Kami sudah koordinasikan ini diberikan ke depannya. Dengan ini mereka bisa paralel membangunnya. Kami dorong investasi ini bisa selesai," tuturnya.

Sementara itu, Franky menjelaskan mengenai jalur hijau bagi masuknya impor barang modal. Ini diberikan pada investor yang sedang dalam tahap kontruksi. Mengenai persiapannya, akan dijelaskan ke depannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya