Sumber :
- Antara/Joko Sulistyo
VIVA.co.id
- Pemerintah memerlukan keberadaan pesawat pengintai seperti yang dimiliki Boeing. Mereka pun berminat untuk memiliki pesawat ini, terlebih jika ada potongan harga dari produsen pesawat itu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Skema Asuransi untuk Satu Juta Nelayan
"Memang diperlukan tapi tergantung deal. Kalau Boeing diskonnya tidak jelas, kami tidak jadi beli. Kalau diskonnya bagus, kami pertimbangkan," kata Rizal, dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 4 November 2015.
Hal serupa juga diutarakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Susi pun berpendapat bahwa tak tertutup kemungkinan pihaknya melirik pesawat maritime surveillance aircraft (MSA)-nya Boeing yang nomor seri N614BA untuk mengawasi penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUUF), apalagi kalau produsen itu menawari pemerintah dengan diskon yang menarik.
"Di dunia ini banyak sistem. Kami harus mencari mana yang lebih murah dan bagus. Kalau Boeing berikan good discount dan the most benefit, we choose so," kata dia.
Susi mengatakan bahwa pesawat yang digunakan untuk mengawasi IUUF tak hanya Boeing, bisa saja pesawat CN 235, Challenger, Bombardier, atau Casa. Hal ini melihat dari kebutuhan pengawasan.
"Pertimbangannya, pesawat cost operationnya relatif lebih murah, long duration, lebih awet, dan lebih dikenal kualitasnya," kata dia.
Ditambahkan Rizal, pemerintah mempertimbangkan pengadaan dan penggunaan pesawat pengintai ini dikoordinasikan antar lembaga.
"Kami mempertimbangkan penggunaannya dikoordinasikan. Jangan masing-masing lembaga, badan, TNI beli," kata dia.
Rizal pun meminta agar data pemantauan bisa dibagikan dengan instansi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini bertujuan agar pemantauan bisa berjalan efektif.
Dia mengatakan, bahwa TNI AU punya pesawat pemantau tapi usianya sudah tua. Sistem monitoringnya pun sudah tertinggal.
Untuk itu, keberadaan pengadaan pesawat sejenis ini pun diperlukan. Rizal pun meminta agar ada diskusi antara TNI Angkatan Udara (AU), TNI Angkatan Laut (AL), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait hal ini.
"Kami perlu pesawat sejenis ini (untuk digunakan) beramai-ramai. Poinnya harus sharing informasi data agar kedaulatan di udara dan laut bisa ditegakkan," kata dia.
Sementara itu, Susi mengatakan bahwa pihak yang seharusnya mengoperasikan pesawat pengintai adalah TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Nantinya, data yang didapatkan TNI, bisa dibagikan kepada kementeriannya.
"Saya cenderung TNI AU dan TNI AL yang mengoperasikannya, bukan lembaga sipil. Dari (pemantauan mereka) bisa di-share datanya," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Di dunia ini banyak sistem. Kami harus mencari mana yang lebih murah dan bagus. Kalau Boeing berikan good discount dan the most benefit, we choose so," kata dia.
