- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 menghantui kinerja perusahaan.
Salah Satunya, perusaahan pembiayaan infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), yang terancam tidak mendapatkan PMN sebesar Rp5 Triliun.
Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini, mengatakan jika pihaknya tidak mendapatkan PMN, maka perusahaan tentu akan mencari pembiayaan dengan kerja ekstra keras.
"Kalau dibatalkan, tahun depan kami harus struggling (berusaha). Bagaimana supaya dampaknya tidak terasa, kami akan ekstra untuk fund rising. Memang kalau jangka pendek tidak akan berpengaruh pada kinerja, namun untuk jangka panjang, tentu (berpengaruh)," ujar Emma di kantor Kementerian PUPR, Rabu, 11 November 2015.
Perusahaan pelat merah yang fokus pada bidang pembiayaan infrastruktur ini akan melakukan strategi tertentu untuk bertahan. "Karena kalau jangka panjang, ya banyak yang tertunda, cost of fund ya kami usahakan lebih," kata Emma.
Sebelumnya, pada APBN-P 2015, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT SMI adalah sebesar Rp20,3 triliun, di mana penambahan PMN sebesar Rp20,3 triliun tersebut diuraikan berasal dari penambahan PMN murni Rp2 triliun dalam APBN 2015 dan pengalihan aset dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp18,3 triliun. (ase)
Tahun Lalu, 18 BUMN Masih Merugi
2015, total nilai proyek BUMN yang terealisasi Rp248,52 triliun
