- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, (Jokowi) meminta para menteri ekonomi untuk mengamankan proyek dan kerja sama investasi dengan negara asing.
Dilansir situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Selasa 24 November 2015, Jokowi meminta Menteri ESDM, Sudirman Said, menindaklanjuti kesepakatan dan investasi antara Pemerintah Indonesia dan negara-negara Timur Tengah.
Selain kepada menteri ESDM, Jokowi meminta kepada beberapa menteri lainnya untuk melakukan hal yang sama dengan beberapa negara asing.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan, Presiden melihat masih dijumpai persoalan yang terkait dengan tindak lanjut kesepakatan dan investasi antara Pemerintah Indonesia dan berbagai negara.
Menurut Pramono, kehadiran investasi asing, terutama Foreign Direct Investment (FDI) diperlukan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian di Tanah Air. Untuk itu, Presiden mengambil langkah terobosan dengan menunjuk beberapa menteri mengawal dan memastikan tindak lanjut berbagai kesepakatan ekonomi serta investasi yang telah dibuat.
Berikut menteri-menteri yang ditunjuk Presiden mendapatkan tugas tambahan mengawal dan memastikan kerja sama dengan berperan menjadi titik vokal penyelesaian masalah, yang muncul dalam implementasi kerja sama investasi antara pemerintah Indonesia dan sejumlah negara:
1. Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang;
3. Menteri BUMN Rini Soemarno untuk RRT;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia;
5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia;
6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India;
7. Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura;
8. Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia;
9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan;
10. Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hong Kong;
11. Menkominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan; serta
12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand dan Vietnam serta negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia.
Dalam menjalankan tugas tambahan, Pramono menjelaskan, menteri-menteri tersebut tetap berada di bawah koordinasi menteri luar negeri.
Menteri luar negeri tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi, menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat.
Menteri luar negeri juga tetap memegang peranan kunci dalam proses negosiasi untuk dicapai kesepakatan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan negara-negara lain.
