- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id - Pengamat ekonomi yang juga rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, menilai, kritik Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), kepada Bank Indonesia (BI), cukup beralasan.
Meskipun demikian, ia meminta agar keduanya satu suara dalam membuat kebijakan.
Firmanzah mengatakan, bahwa BI memang membuat kebijakan untuk menjaga likuiditas pasar keuangan dalam negeri. Hal ini mengingat, kepemilikan asing di pasar keuangan dan pasar modal cukup tinggi.
Namun, JK ingin mendorong sektor riil, karena merasa suku bunga acuan dirasa relatif tinggi dibandingkan negara-negara kawasan ASEAN. Tingginya suku bunga dikhawatirkan bisa mengganggu daya saing nasional.
"Saya rasa pemerintah dan BI perlu satu suara dulu," kata Firmanzah ketika dihubungi VIVA.co.id, Rabu 25 November 2015.
Dia mengatakan bahwa pemerintah dan bank sentral ini bisa menyatukan pendapat terkait kebijakan-kebijakan. Ada dua wadah, di mana BI dan pemerintah bisa duduk bersama menyepakati kebijakan-kebijakan, yaitu sidang kabinet paripurna dan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).
Pertama, di sidang kabinet paripurna. BI diundang pemerintah di sidang kabinet paripurna untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Forum sidang ini bisa dijadikan tempat untuk pemerintah dan BI menyepakati hal-hal yang fundamental.
Yang kedua, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, di mana wakil pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, berkoordinasi untuk membahas kebijakan moneter, riil, dan sebagainya.
"Saya rasa, memang pemerintah dan BI tidak perlu saling membantah dan berargumen, karena sudah ada medium untuk berkoordinasi," ujarnya.
