Serapan Anggaran Rendah, Jokowi Ubah Kebijakan

Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
WTO Puji Reformasi Ekonomi Indonesia
- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih dengan rendahnya serapan anggaran, khususnya anggaran transfer ke daerah. 

Jokowi Minta Kemudahan Berusaha Naik, Ini Langkah BKPM
Dikutip pada laman Sekretariat Kabinet, Kamis, 26 November 2015, Jokowi mengatakan, saat ini di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota masih ada uang Rp259 triliun. Menurutnya, itu nilai yang sangat besar sekali. “Padahal, uang itu kalau dibelanjakan akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Belanjakan pada tempat yang tepat. Uang itu ditunggu masyarakat. Kalau dibelanjakan, uangnya bisa berputar,” kata Jokowi, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015, yang diselenggarakan di Hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan. 

Jokowi Ingin Kemudahan Berusaha RI Naik ke Peringkat 40
Jokowi mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran karena dana sudah tersedia. Biasanya, lanjut Presiden, uangnya yang susah. “Apa masalahnya? Takut? Takut apa? Saya tanya, takut? Takut apa? Kalau Bapak/Ibu semuanya tidak mengambil serupiah pun, yang ditakuti apa?” kata Jokowi bertanya.

Presiden memastikan, dia akan membantu. “Kalau kebijakan, bisa menunjukkan pada saya dan itu betul, saya akan back-up penuh,” ujarnya berjanji.

Jokowi mengisahkan, saat menjadi walikota dan gubernur, dia tidak pernah takut. “Enggak pernah takut. Karena saya juga serupiah pun enggak pernah pegang-pegang yang namanya uang,” ujarnya.

Terkait rendahnya penyerapan anggaran itu, Jokowi mengatakan, tahun depan caranya akan berbeda. Yakni, jika simpanan dana di bank terlalu banyak, maka yang akan ditransfer bukan uang lagi. “Kalau uang cash lagi nanti ditaruh di deposito. Nanti yang kami transfer yang serapannya rendah adalah surat utang. Artinya, kalau daerah itu memerlukan Rp102 miliar, ya Rp102 miliar yang diambil,” ujarnya menambahkan.

Jokowi menegaskan, hal itu memang harus dilakukan agar keuangan negara efisien. "Uang kalau sudah ditransfer memang harus digunakan."

(mus)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya