Sumber :
- ANTARA FOTO/Ismar Patrizki
VIVA.co.id
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Indonesia mengukuhkan komitmen PBB terkait Kerangka Kerja Kemitraan untuk Pembangunan (UNPDF) 2016-2020.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, Kamis, 26 November 2015, mengatakan, kerangka kemitraan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga :
Pengamat: Proyek Infrastruktur Jangan Disetop
"Kami berharap, dokumen ini menjadi kerangka kerja strategis selama periode kerja sama berikutnya, dalam mendukung pencapaian target dan prioritas nasional melalui kerja sama Indonesia dan PBB," ujar Sofyan, dalam peluncuran UNPDF 2016-2020 di kantornya, Jakarta.
Sofyan menjelaskan, UNPDF 2016-2020 disusun selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) pemerintah Indonesia.
"UNPDF ini dirancang lebih terfokus. Kami dorong PBB untuk bekerja dalam lingkup kerja sama guna tingkatkan kualitas kegiatannya, memberikan hasil yang tepat, dan menyelesaikan berbagai masalah dengan mekanisme yang tepat," kata dia.
Di samping itu, kemitraan tersebut bertujuan untuk menggerakkan keahlian dan sumber daya global serta nasional dari pemerintah, PBB, mitra pembangunan, masyarakat sipil, dan sektor swasta guna mempromosikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
"Khususnya, dalam menghadapi isu-isu multi sektoral seperti stunting, kematian ibu, dan kesenjangan," ungkapnya.
Dalam sambutannya, Perwakilan PBB di Indonesia, Douglas Broderick, mengatakan, pemerintah Indonesia telah berperan sebagai pemimpin, baik pada tingkat nasional maupun global, dalam memajukan SDGs.
UNPDF ini, kata Douglas, merupakan salah satu upaya PBB untuk mewujudkan implementasi SDGs.
"Indonesia telah mengintegrasikan dan mengutamakan pokok SDGs dalam rencana pembangunan nasional. UNPDF ini kerangka kerja yang mengarahkan PBB dalam mendukung pemerintah Indonesia, untuk menerapkan tujuan tersebut," ujar dia.
Sekadar informasi, UNPDF 2016-2020 memiliki fokus pada empat prioritas utama. Di antaranya:
1. Pengurangan kemiskinan, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang adil, dan mata pencaharian serta pekerjaan yang layak.
2. Kesetaraan akses ke pelayanan dan perlindungan sosial, dengan fokus pada perlindungan sosial, pengurangan kekerasan terhadap perempuan, kesehatan, serta pendidikan dan tumbuh kembang anak.
3. Kelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan terhadap bencana, dengan fokus pada perlindungan lingkungan, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.
4. Peningkatan tata kelola dan kesetaraan akses keadilan untuk semua, dengan fokus pada pengembangan kapasitas lembaga pemerintah, pemerintah demokratis, akses ke peradilan, dan pemberantasan korupsi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sofyan menjelaskan, UNPDF 2016-2020 disusun selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) pemerintah Indonesia.
