Sumber :
- Antara/ Andreas Fitri Atmoko
VIVA.co.id
- Ketimpangan data pangan dan pertanian dari pemerintah menjadi perhatian pihak-pihak banyak terkait. Pakar menilai ketidakakuratan data riset bukanlah hal yang tabu terjadi dalam basis data di pemerintahan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Indonesia Terancam Krisis Petani
Ahli ekonomi pertanian Bustanul Arifin meminta, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjalin koordinasi dengan baik agar para petani di daerah tidak kebingungan. Sehingga pada akhirnya kesejahteraan mereka terganggu.
"Bagaimana mungkin petani dengan luasan yang berbeda dan akurasi data yang itu, kan berpengaruh," kata Bustanul dalam diskusi di Jakarta, Sabtu 28 November 2015.
Menurut Bustanul, dengan data yang tidak akurat, maka jangan harap program terkait pertanian bisa berjalan dengan lancar. Karena katanya fakta di lapangan harus memiliki kesesuaian dengan data yang dikeluarkan.
"Banyak program yang harus dibuat berdasarkan informasi dari lapangan, misalnya mau subsidi pupuk, mau usul ke DPR untuk subsidi benih, tentu saja dia berdasarkan berapa jumlah petani, berapa lokasi," ujar Bustanul.
Sementara itu Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan Medrial Alamsyah mengatakan, ketidakakuratan data ini sudah menjadi rahasia umum. Menurutnya konflik kepentingan antar pihak, membuat data menjadi tidak akurat.
"Data ini kan dibuat berdasarkan kepentingan. Kepentingan seperti apa? Bisa untuk menunjukan prestasi, atau untuk meminta anggaran," kata Medrial.
Seperti diketahui, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan bahwa data tanaman pangan dari Kementerian Pertanian terlalu tinggi, terutama soal data luas panen.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Bustanul, dengan data yang tidak akurat, maka jangan harap program terkait pertanian bisa berjalan dengan lancar. Karena katanya fakta di lapangan harus memiliki kesesuaian dengan data yang dikeluarkan.
