- Viva.co.id/Romys Binekasri
VIVA.co.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih sepakat jika PT Freeport Indonesia mencatatkan saham di pasar modal Indonesia melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) untuk menyerap divestasi 10,64 persen saham Freeport.
Upaya tersebut sejalan dengan semangat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk meningkatkan kapitalisasi pasar.
"IPO merupakan jalan terbaik, karena lebih transparan dan semua orang bisa melihat," kata Menteri ESDM, Sudirman Said, saat rapat kerja dengan Komisi VII di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta, Selasa, 1 Desember 2015.
Seperti diketahui, sejauh ini Direktur Utama BEI, Tito Sulistio berambisi Freeport mencatatkan sahamnya di BEI dengan penawaran saham perdana. Upaya itu terkait dengan upaya otoritas untuk meningkatkan kapitalisasi pasar dan menambah jumlah emiten maupun investor.
Namun, Sudirman menjelaskan, mekanisme IPO tersebut bisa terealisasi jika pemerintah tidak membeli saham divestasi Freeport. "IPO bisa dilaksanakan jika pemerintah tidak ambil," ucapnya.
Dia menjelaskan, mekanisme IPO yang bisa menghubungkan Freeport dengan para pembeli sahamnya akan menghilangkan persoalan-persoalan terkait perpanjangan kontrak karya. "Kecuali kalau pemerintah mengambil saham (divestasi) Freeport," kata Sudirman.
Sudirman mengungkapkan, kalau pun mengambil saham divestasi Freeport, maka pemerintah harus memperhatikan 11 item yang menjadi aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Papua.
Yaitu, memindahkan kantor pusat Freeport ke Papua, memperbaiki infrastruktur perhubungan antarpemda di Papua dan meningkatkan dalam kegiatan bisnis kontraktor, serta mewajibkan Freeport menggunakan jasa perbankan di Bank Papua.
"Selain itu, memperbaiki peraturan pertambangan, meningkatkan kontribusi pada wilayah, meningkatkan dana CSR (tanggung jawab sosial), dan memperbaiki dampak lingkungan," ucapnya.
Namun, terkait dengan kemajuan divestasi itu, Sudirman mengaku bahwa saat ini Freeport tengah menunggu kejelasan yang lebih detail dari pemerintah. Kementerian ESDM juga sedang membahasnya dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dia mengatakan, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk untuk mengambil saham divestasi Freeport.
"Seharusnya duduk bersama Kementerian Keuangan terkait ketersediaan keuangan," ujar Sudirman.
Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport
Dia akan tegas mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang.
