Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) jilid I hingga Jilid VI. Dalam keenam paket tersebut deregulasi yang terealisasi baru mencapai 83 persen, sementara sisanya sebanyak 17 persen deregulasi belum terealisasi.
"Dari 175 deregulasi ada sebanyak 165 aturan atau 83 persen, yang sudah diundangkan, atau dijalankan, Sisanya kami optimis 31 Desember selesai atau bisa lebih 90 persen," ujar Teten di Istana Negara, Jakarta, Minggu, 13 Desember 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Dari 175 deregulasi ada sebanyak 165 aturan atau 83 persen, yang sudah diundangkan, atau dijalankan, Sisanya kami optimis 31 Desember selesai atau bisa lebih 90 persen," ujar Teten di Istana Negara, Jakarta, Minggu, 13 Desember 2015.
Ia menjelaskan, saat ini dari 165 deregulasi, di antaranya 135 deregulasi sudah diterbitkan, atau masuk ke Menteri Sekretaris Negera, untuk diterbitkan. Sedangkan sisanya sebanyak 30 deregulasi, masih dalam proses penyelesaian tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L),
"Kalau yang paket satu seluruhnya yang peraturan menteri, Ppraturan kepala lembaga, surat edaran, itu tenggatnya 31 oktober. Kalau PP, Perpres, atau paket 2-6 itu akan selesai 31 desember. Tapi keseluruhan itu tadi 83 persen sudah dijalankan,sudah dilaksanakan. Itu kemajuan yang sangat baik," kata dia.
Ia mengatakan bahwa KSP (Kantor Staf Presiden) pun sudah bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian sejak bulan November 2015 untuk memonitor dua aspek dari paket kebijakan ekonomi tersebut.
"Yang pertama memastikan implementasinya selesai sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dan kedua mengukur dan menganalisis dampak paket-paket ekonomi tersebut terhadap pertumbuhaneEkonomi RI," kata dia.
Halaman Selanjutnya
Ia menjelaskan, saat ini dari 165 deregulasi, di antaranya 135 deregulasi sudah diterbitkan, atau masuk ke Menteri Sekretaris Negera, untuk diterbitkan. Sedangkan sisanya sebanyak 30 deregulasi, masih dalam proses penyelesaian tingkat Kementerian dan Lembaga (K/L),
