Sumber :
- http://www.yoechua.com
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo memutuskan untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang sudah mencapai 700 sektor usaha. Separuh dari 16 Kementerian/Lembaga (KL) pun diharapkan mampu merevisi DNI sesuai dengan bidangnya dalam dua pekan ke depan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, mengatakan, salah satu sektor yang akan diperlonggar ketentuannya terhadap investasi asing di tahap awal adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, hal ini diperlukan sinergi antara KL terkait untuk segera menyelesaikan revisi DNI di bidang-bidangnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tujuh Hotel dengan Layanan Paling Mewah
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, mengatakan, salah satu sektor yang akan diperlonggar ketentuannya terhadap investasi asing di tahap awal adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, hal ini diperlukan sinergi antara KL terkait untuk segera menyelesaikan revisi DNI di bidang-bidangnya.
"Ada beberapa. Film, bioskop, dan distribusi. Kalau pariwisata itu hotel, kawasan wisata, dan lain-lain. Ada beberapa peraturan terkait kementerian lain, misalnya wisata bahari terkait kementerian perhubungan," ujar Franky saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu 13 Januari 2016.
Bagi kedua sektor ini, kata Franky, pemerintah berencana untuk membuka modal investasi asing yang lebih tinggi, yakni di atas 50 persen. Dengan begitu, para investor asing yang tertarik dengan kedua sektor tersebut mampu mengoptimalisasi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.
"Prinsipnya ya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu terbuka di atas 50 persen," kata dia.
Dari 16 KL yang diharapkan, mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ini mengatakan, pemerintah justru lebih mematok target yang tidak terlalu muluk-muluk. Sampai saat ini, diakui Franky, baru dua sektor tersebut yang mencapai pembahasan akhir.
"Sekarang ada 16 bidang. Ditargetkan dua minggu sudah selesai enam sampai tujuh bidang. Di antaranya dua itu, karena itu yang sudah lebih dekat pembahasannya. Sudah mau selesai," katanya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ada beberapa. Film, bioskop, dan distribusi. Kalau pariwisata itu hotel, kawasan wisata, dan lain-lain. Ada beberapa peraturan terkait kementerian lain, misalnya wisata bahari terkait kementerian perhubungan," ujar Franky saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu 13 Januari 2016.
