Sumber :
- Raden Jihad Akbar / VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) untuk bisa lebih akurat dalam memverifikasi data masyarakat yang tergolong miskin dalam penerimaan subsidi listrik. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat miskin kesulitan mendapatkan pemasangan sambungan baru listrik berdaya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA.
Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha, mengatakan masyarakat miskin saat ini sudah tidak bisa lagi mendapatkan pemasangan listrik sambungan baru berdaya 450 dan 900 VA yang notabenenya masih mendapatkan subsidi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Dapat Arahan Menteri BUMN, PLN Bakal Caplok PGE
Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha, mengatakan masyarakat miskin saat ini sudah tidak bisa lagi mendapatkan pemasangan listrik sambungan baru berdaya 450 dan 900 VA yang notabenenya masih mendapatkan subsidi.
Dikatakannya, setiap kali masyarakat miskin mengajukan pemasangan listrik sambungan baru untuk daya tersebut kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), justru diarahkan petugas untuk pemasangan listrik berdaya 1.300 VA, yang tidak menerima subsidi.
"Masyarakat kita susah dapet 900 VA. Karena bukaan baru mulai di 1.300 VA. Ini jadi pertanyaan apakah sudah tidak ada subsidi buat masyarakat kecil," kata Satya dalam rapat kerja dengan Kementerian ESDM, di Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Februari 2016.
Menurutnya, PLN tidak perlu mempersulit jika ada masyarakat miskin yang ingin melakukan pemasangan listrik sambungan baru tersebut. Masyarakat miskin, ditegaskanya tetap harus mendapatkan subsidi listrik.
Ia juga menambahkan, verifikasi data masyarakat miskin yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) saat ini, harus benar-benar akurat dan realistis dengan yang ada di lapangan.
"Saya pikir, subsidi listrik tetep harus ada. Pemasangan 450-900 VA baru juga tetap harus ada. Asalkan subsidi diterima masyarakat yang tepat. Makanya verifikasi data itu sangat penting. Agar masyarakat miskin tetap bisa nikmati listrik 450-900 VA," tuturnya.
Satya juga mengungkapkan, verifikasi data merupakan kunci pelaksanaan kebijakan pemberian subsidi apapun, termasuk pada pemberian subsidi listrik.
"Verifikasi data itu menjadi kunci. Tidak semata-mata untuk listrik, tapi juga untuk data yang lain. Supaya pendataan itu bisa jadi satu. biar pelaksanaan di lapangan itu jelas," kata dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dikatakannya, setiap kali masyarakat miskin mengajukan pemasangan listrik sambungan baru untuk daya tersebut kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), justru diarahkan petugas untuk pemasangan listrik berdaya 1.300 VA, yang tidak menerima subsidi.
