Pemerintah Tak Boleh Membelakangi Isu PHK

VIVA.co.id - Pelemahan ekonomi yang mengakibatkan daya beli masyarakat lemah membuat kinerja perusahaan dari berbagai sektor industri turut menurun. Dikabarkan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dari pekerjanya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, sebagian pihak termasuk pemerintah dinilai kurang peka terhadap isu PHK yang kerap diberitakan belakangan ini. Anggota Komisi IX DPR, M Sarmuji mengatakan, meskipun masih belum dipastikan kebenaran isu terkait adanya PHK massal, namun sebaiknya pemerintah juga tidak boleh bersikap cuek dan segera mengambil sikap dalam menanggapi isu tersebut.

"Pemerintah tidak boleh membelakangi isu ini. Karena ini bagi saya peringatan dini untuk perekonomian kita," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, 6 Februari 2016.

Menurutnya, ada dua hal yang kemungkinan menjadi penyebab munculnya persoalan PHK. Pertama, persaingan yang semakin ketat antarindustri yang serupa sehingga menimbulkan peralihan minat beli masyarakat ke produk yang lebih berkualitas.

"Ini saling menyesuaikan diri. Lama kelamaan akan mencapai keseimbangan, jadi produk-produk yang berkualitas akan berhadapan dengan porduk yang lebih inovatif dan murah," katanya.

Kedua, saat ini persaingan antarnegara semakin ketat apalagi saat ini Indonesia tengah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Maka, dalam menggaet investor untuk masuk ke dalam negaranya perlu usaha keras, terutama persaingan dari negara-negara berkembang.

Halaman Selanjutnya

"Secara ekonomi dunia melemah, jadi usaha untuk menarik investasi ke negara berkembang itu sangat sengit. Dan negara-negara tersebut menawarkan fasilitas yang lebih baik dibanding Indonesia. Misalnya soal ketersedaiaan energi, insentif dan lainnya."