Sumber :
- VIVA/Syaefullah
VIVA.co.id
- Pemerintah memutuskan pembangunan kilang di Bontang, Kalimantan Timur, menggunakan skema proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Premium Mau Ditarik dari Pasaran, Ini Tahapannya
Selain itu, PT Pertamina ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksana kerja sama (PJPK).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Selasa 9 Februari 2016, mengatakan pemerintah setidaknya memberikan dua insentif khusus terkait dengan pembangunan kilang Bontang, yang bertujuan untuk memudahkan para investor yang ingin menanamkan modalnya di proyek tersebut.
"Pertama itu lahan sudah siap di Bontang. Infrastruktur memadai, utility (fasilitas) tersedia, listrik juga cukup, jalan pelabuhan tersedia. Lahan tidak ada masalah," ujar Sudirman, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
Fasilitas ini, kata Sudirman, dapat dinikmati para investor dengan biaya nol rupiah, alias gratis. Langkah ini dilakukan, agar tidak mengurangi minat investor asing maupun dalam negeri yang berencana untuk berinvestasi dalam proyek kilang Bontang.
Sementara itu, insentif kedua, lanjut dia, adalah mengenai pembebasan pajak (tax holiday) sampai dengan jangka waktu 15 tahun, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan dalam paket kebijakan ekonomi.
Dia berharap, langkah ini mampu mengoptimalisasi minat investor.
"Tax holiday bisa dipertimbangkan sampai 15 tahun. Sekarang kan 10 tahun. Sehingga, kekhawatiran shortage (kekurangan) suplai bahan bakar minyak bisa diatasi industri petrokimia," kata dia.
Sementara itu, untuk jangka waktu penunjukan mitra usaha swasta, eks Bos PT Pindad ini menargetkan akan rampung pada Oktober mendatang, setelah Kementerian Keuangan menunjuk konsultan internasional badan usaha pendamping.
"Setelah itu, maka Pertamina sudah bisa bekerja didampingi tim untuk melakukan lelang. Oktober diharapkan sudah bisa diputuskan siapa mitranya," tegas Sudirman. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pertama itu lahan sudah siap di Bontang. Infrastruktur memadai, utility (fasilitas) tersedia, listrik juga cukup, jalan pelabuhan tersedia. Lahan tidak ada masalah," ujar Sudirman, usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta.
