TUTUP
TUTUP
BISNIS

Pembangunan Kilang Mini Pangkas Biaya Produksi Hingga 50%

Pengembangan kilang mini memberi efek berganda pada ekonomi.
Pembangunan Kilang Mini Pangkas Biaya Produksi Hingga 50%
Kilang minyak mini (Antara/ Aguk Sudarmojo)

VIVA.co.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mendukung pembangunan kilang mini. Alasannya, pembangunan infrastruktur hilir minyak ini bisa memangkas biaya produksi hingga 50 persen.

"Rinciannya, (pembangunan kilang mini) menghemat biaya tanker 20 persen, marjin keuntungan 10 persen, tax (pajak) 10 persen, dan asuransi 10 persen," kata Rizal di Jakarta, Jumat, 19 Februari 2016.

Investasi kilang mini menelan biaya sebesar US$50-150 juta untuk kapasitas kilang sebesar 6-18 ribu barel per hari (bph). Dengan membangun sepuluh kilang mini, akan didapatkan kilang dengan total kapasitas sebesar 100-200 ribu barel per hari. Biaya investasi pun jauh lebih rendah.

"Dengan demikian, kilang mini akan mendatangkan lebih banyak benefit, termasuk memperkuat ketahanan energi daerah," kata Rizal.

Sementara itu, pengamat kilang minyak mini (MRP), Muhammad E Irmansyah, mengatakan bahwa pemerintah harus membuat payung hukum pembangunan kilang mini, termasuk formula harga minyak di mulut sumur minyak.

"Harga minyak mentah di mulut sumur menjadi kunci dari keberhasilan MRP yang mendekati mulut sumur," ujar Irmansyah.

Payung hukum ini, menurut Irmansyah, diharapkan mampu memberi rasa aman bagi investor menanamkan modalnya di Indonesia mengingat sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur bisnis kilang berkapasitas kecil.

Dia menambahkan pengembangan kilang mini akan memberikan dampak positif bagi daerah. Hal ini merujuk kepada penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada soal keberadaan kilang mini milik PT Tri Wahana Universal (TWU) di Bojonegoro, Jawa Timur.

Menurut penelitian UGM, yang dilakukan pada Maret 2015, efek berganda pengoperasian kilang minyak TWU mampu memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp1,3 triliun di tingkat Kabupaten Bojonegoro, Rp2,6 triliun di tingkat Provinsi Jawa Timur, dan Rp 9,8 triliun secara nasional pada tahun 2014. (ase)

 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP