Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Global Financial Integrity
(GFI) mencatat pada 2013 aliran dana gelap di negara-negara berkembang mencapai US$1,1 triliun. Aliran dana tersebut jumlahnya meningkat 2,3 kali lipat dibanding 10 tahun sebelumnya.
Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, menerangkan bahwa pertumbuhan aliran dana gelap (illicit financial flow) yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi merugikan perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?
Baca Juga :
Ribuaan Orang Padati Sosialisasi Tax Amnesty
Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, menerangkan bahwa pertumbuhan aliran dana gelap (illicit financial flow) yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi merugikan perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.
"Aliran dana yang tidak sah ini berpengaruh langsung terhadap kondisi fiskal dan moneter dalam negeri. Penerimaan negara atau pajak menguap, likuiditas keuangan pun dapat tersedot. Akibatnya sebagian modal untuk mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan layanan publik hilang," kata Budi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Februari 2016.
Budi mengatakan, berdasarkan data
GFI
, selama 2004-2013, rata-rata setiap tahun nilai aliran dana gelap di negara-negara berkembang totalnya mencapai US$18 miliar. Artinya, negara-negara berkembang kehilangan sekitar US$7,8 triliun selama waktu tersebut akibat aliran dana gelap.
Sementara itu, di Indonesia, kurun waktu 2010-2014, akumulasi aliran dana gelap di Tanah Air mencapai Rp914 triliun. Aliran dana gelap Indonesia berada di peringkat kesembilan secara global.
"Nilainya setara dengan 45 persen pertambahan jumlah uang beredar luas (M2) dalam periode yang sama. Beda dengan uang yang tersimpan di bank (M1)," ujar dia.
Bahkan, dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, jumlah aliran dana gelap diketahui telah mencapai 2,2 persen. Angkanya hampir menyamai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014, sebesar 2,26 persen dari nilai PDB. (one)
Halaman Selanjutnya
"Aliran dana yang tidak sah ini berpengaruh langsung terhadap kondisi fiskal dan moneter dalam negeri. Penerimaan negara atau pajak menguap, likuiditas keuangan pun dapat tersedot. Akibatnya sebagian modal untuk mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan layanan publik hilang," kata Budi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Februari 2016.
