Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus, mengatakan bahwa pemerintah menargetkan merealisasikan implementasi Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mulai 2018.
Baca Juga :
Hindari Hal Ini Ketika Beli Rumah Pertama Kali
“Keyakinan kami bahwa Tapera dapat direalisasikan pada tahun 2018, karena ada tindakan dan action plans," ujar Maurin, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 Maret 2016.
Baca Juga :
Tata Ruang Pemda Bantu Jaga Harga Rumah Murah
Dia menjelaskan, salah satu tindakan atau action plans yang sedang ditempuh oleh pemerintah, adalah menyusun Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU Tapera.
Baca Juga :
Mekanisme Pasar Kerek Kenaikan Harga Rumah Murah
Dia memaparkan, peraturan yang dibutuhkan dalam rangka realisasi UU Tapera, meliputi PP, Peraturan Badan Pengelola Tapera, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.
Selanjutnya, dalam rangka realisasi UU Tapera, kata dia, pemerintah akan melibatkan pengusaha dalam menentukan besaran iuran Tapera, yang akan ditetapkan melalui PP.
“Terlibatnya pengusaha dalam menetapkan besaran iuran Tapera merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu karyawannya mendapatkan rumah," ujar Maurin.
Dia menuturkan, keanggotaan Tapera wajib bagi pekerja, pekerja mandiri, dan pekerja asing, yang telah memegang visa dan bekerja di Indonesia.
Menurutnya, bagi pekerja mandiri dengan upah di bawah upah minimum, keanggotaan Tapera bersifat suka rela.
"Keanggotaan Tapera berakhir apabila meninggal dunia, telah pensiun, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, dan tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut–turut," ungkapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
