- dunia.news.viva.co.id
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo meminta para manterinya untuk membuat semua perizinan investasi tertuang hanya dalam satu kertas.
Hal itu diutarakan Jokowi dalam pembukaan rapat kabinet terbatas mengenai harmonisasi peraturan perizinan di Jakarta, Selasa 15 Maret 2016.
Presiden meminta untuk segera dilakukan langkah-langkah perbaikan dan pembenahan menyeluruh dari seluruh aspek perizinan. Sebab, perizinan di Indonesia selama ini terbilang rumit. Selain lama, juga banyak perizinan yang harus dipenuhi.
"Baik yang berkaitan dengan pendirian bangunan, izin lingkungan, izin bangunan, dan mungkin juga seperti yang saya sampaikan masalah SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan) bisakah itu digabung jadi satu kertas?," ujar Presiden.
Presiden mengingatkan, urutan kemudahan perizinan di Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga. Singapura berada di urutan pertama, Malaysia diposisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam 84, Vietnam posisi 90, Filipina 103, sedangkan Indonesia di posisi 109.
Presiden menginginkan, semangat harmonisasi ini dilakukan, agar semua perizinan investasi menjadi mudah, dan terintegrasi dengan baik.
"Saya minta di harmonisasi antara izin lingkungan dengan izin bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Saya juga minta, agar dilakukan harmonisasi peraturan perizinan, terutama izin lingkungan di kawasan industri," jelas Jokowi.
Presiden mengatakan, kemudahan ini bukan berarti pemerintah tidak berfungsi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. "Ini dilakukan, agar lebih efektif dan tidak ada lagi kendala dalam berusaha dan berinvestasi," ucapnya. (asp)
