- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id - Untuk mewujudkan jaringan gas bumi yang terintegrasi, pemerintah telah menyusun konsep pembangunan infrastruktur gas bumi hingga tahun 2030 di mana pembiayaannya melibatkan badan usaha swasta.
Berdasarkan konsep yang disusun pemerintah, pembangunan infrastruktur gas hingga tahun 2030 memerlukan biaya US$24,8 miliar. Dengan perincian pembangunan pipa sebesar US$1,2 miliar, gas kota US$2,2 miliar, elpiji sebesar US$0,4 miliar, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) US$1,93 miliar, regasfikasi sebesar US$6,1 miliar dan liquefaction US$1,3 miliar.
Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi di Shangrila Hotel, mengatakan keterlibatan swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur migas ini, karena terbatasnya dana pemerintah. Namun, apabila secara ekonomis pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan oleh swasta, maka negara akan turun tangan melalui anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).
"Untuk wilayah-wilayah yang belum berkembang, dibangun (infrastruktur) dari APBN. Ini dimaksudkan untuk sebagai pemicu (perkembangan) pasar di situ. Terutama di wilayah-wilayah perbatasan," katanya seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis 17 Maret 2016.
Pembangunan infrastruktur ini akan dilakukan secara bertahap. Dalam jangka pendek, infrastruktur gas yang akan dibangun pemerintah adalah jaringan gas bumi untuk rumah tangga, SPBG dan pipa gas. Sedangkan pembangunan terminal penerima, diharapkan dapat dilakukan swasta.
Khusus terminal penerima, pemerintah tengah melakukan pemetaan lokas-lokasi pembangunanya. Infrastruktur ini terutama untuk mendukung program kelistrikan 35 ribu megawatt.
PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik
Selama ini, hanya terkonsentrasi di pulau Jawa.
