Sumber :
- Foto: Rusli Djafar/VIVAnews
VIVA.co.id - Mata rantai distribusi bahan bakar minyak di Indonesia sangat kompleks, baik melalui laut maupun darat. Sementara itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan BBM harus tersedia di seluruh pelosok Nusantara.
Baca Juga :
Pertamina Pelajari Rencana PLN Caplok PGE
Ketua Alumni Akademi Minyak dan Gas, Ibrahim Hasyim mengatakan, mata rantai distribusi BBM saat ini sangat panjang dan bertingkat. Transportasi laut misalnya, tentu sangat rumit membawa ke pulau-pulau kecil dengan alur pelayaran yang dangkal.
Baca Juga :
Dapat Arahan Menteri BUMN, PLN Bakal Caplok PGE
Begitu juga di darat yang lokasinya sangat tersebar dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang sangat terbatas untuk mencapainya.
"Kondisi itu semua menuntut saluran distribusi yang bertingkat, terminal dan kapal yang besar sampai kecil. Kondisi ini hanya terjadi di sebuah negara kepulauan," kata Ibrahim dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 22 Maret 2016.
Dia menjelaskan, yang membedakan komponen harga BBM di Indonesia dengan negara lain karena ada pertimbangan ekonomi, sosial politik, dan lingkungan hidup.
"Di Amerika Serikat saja, harga BBM antar negara bagian saja bisa berbeda. Akan tetapi penentu utama tentulah harga minyak mentah," kata dia.
Harga BBM berkorelasi dengan biaya produksi dan transportasi. Jika penurunan harga BBM tidak signifikan tentu dampak terhadap biaya produksi dan transportasi pun menjadi kecil, kecuali jika peran biaya BBM dalam struktur biaya totalnya tinggi.
Peran pemerintah untuk mengaudit biaya distribusi itu perlu, agar dapat diketahui berapa besarnya pengaruh penurunan harga BBM terhadap terhadap total biaya.
"Kalau formula itu ada, pemerintah akan ada pegangan untuk mengawasinya," tegas Ibrahim.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Wianda Pusponegoro mengakui hal tersebut, jaringan distribusi BBM di Indonesia termasuk paling rumit di dunia.
Menurutnya, Pertamina telah berupaya mendistribusikan energi ke pelosok negeri, tak terkecuali ujung timur Nusantara. Hal ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas sarana sekaligus fasilitas, mulai dari darat, laut hingga udara.
"Nilai penghematan distribusi BBM dari peningkatan tata kelola arus minyak per Desember mencapai US$255,25 juta,” katanya.
Wianda mengatakan, dalam distribusi BBM di Tanah Air, Pertamina memperkuat infrastruktur hilir dengan 273 unit kapal tanker, delapan unit kilang, dan 111 unit terminal BBM.
"Pertamina juga memiliki 6.865 unit retail outlet dan 64 unit DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara)," ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi harga jual BBM untuk periode April-Juni 2016 mengacu pada rata rata MOPS Januari-Maret 2016.
Sebab, pada periode tersebut harga minyak jatuh pada titik terendah kurun waktu belasan tahun terakhir.
"Artinya jika mengacu pada harga minyak tersebut, harga jual BBM akan turun pada kisaran yang sangat murah bahkan lebih murah dari seliter air mineral," kata dia.
Menurut Ferdinand, harga jual BBM murah tersebut juga belum tentu mampu menggerakkan turunnya harga bahan bahan pokok. Karena pemerintah tidak punya instrumen yang memaksa harga batang turun ketika harga BBM turun.
Sementara ketika nanti harga BBM kembali naik, tambah Ferdinand, harga barang naik secara otomatis. Artinya, penurunan harga BBM menjadi sia-sia karena tidak dinikmati oleh rakyat akan tetapi dinikmati pemilik kendaraan yang kelas sosial ekonominya menengah ke atas.
"Selain itu juga bahwa harga BBM murah akan menghambat pengembangan energi batu terbarukan," ungkapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menjelaskan, yang membedakan komponen harga BBM di Indonesia dengan negara lain karena ada pertimbangan ekonomi, sosial politik, dan lingkungan hidup.
