- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA.co.id - Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Apalagi infrastruktur yang memadai menjadi penopang pertumbuhan.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, Indonesia hingga saat ini masih jauh tertinggal oleh negara-negara lain dalam hal pengembangan infrastruktur.
Jokowi, sapaan Joko Widodo, mencontohkan proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung yang sampai saat ini masih dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Menurut Presiden, jika tidak dilakukan sekarang, Indonesia akan semakin tertinggal.
"Kami ingin membangun 150 kilometer (rute kereta cepat) sudah seperti ini, Belum dibangun, sudah ramai," kata Jokowi saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Rabu 30 Maret 2016.
Presiden mengatakan, Tiongkok saat ini sudah mempunyai 16.000 kilometer (km) jaringan kereta cepat, karena hampir setiap tahunnya pemerintah negara tersebut membangun 2.000 ribu jaringan konektivitas kereta cepat. Artinya, hal ini sudah sangat jauh dari apa yang dicapai Indonesia selama ini.
Selain kereta cepat, proyek jalan tol pun menjadi sorotan mantan wali kota Solo ini.
Menurut Jokowi, sejak merdeka 70 tahun silam, Indonesia baru memiliki 840 km jaringan jalan tol. Dengan fakta tersebut, arus lalu lintas darat pun masih belum cukup mumpuni untuk menopang konektivitas barang.
Bahkan, Presiden pernah menemukan salah satu proyek jalan tol yang mangkrak, meskipun sudah dilakukan pemasangan tiang pancang (groundbreaking) puluhan tahun yang lalu. Fakta ini ditemukan, ketika Jokowi blusukan ke setiap proyek pembangunan jalan tol pemerintah.
“Dulu pernah groundbreaking 35 tahun yang lalu, tapi tidak dibangun,” kata Jokowi.
Belajar dari pengalaman, eks orang nomor satu di DKI Jakarta ini menegaskan bahwa, percepatan pembangunan proyek infrastruktur menjadi sesuatu hal yang diprioritaskan pada tahun ini untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain.
“Saya beri target selama lima tahun (pembangunan jalan tol) mencapai 1.100 kilometer. Kuncinya itu ada dua (untuk menggenjot pertumbuhan). Deregulasi dan infrastruktur,” tutur Jokowi.
