- www.commondreams.org
VIVA.co.id – Nama para pejabat yang tercantum dalam dokumen Panama Papers dianggap memiliki rencana terselubung untuk menggagalkan upaya pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
Pengamat Ekonomi Dahnil Simanjuntak menilai, ada kekhwatiran bahwa nama para pejabat yang berada di dalam dokumen tersebut tetap ingin menyimpan dananya di negara-negara suaka pajak (tax haven), agar tidak diusut oleh otoritas pajak.
"Ini menandakan ada sesuatu yang tidak beres, terkait dengan pengelolaan pajak. Mungkin memang, karena tarif pajak kita yang terlalu besar," ujar Dahnil, dalam keterangan tertulisnya, Selasa 26 April 2016.
Menurutnya, pemerintah harus tetap mewaspadai sepak terjang dari para pejabat yang memiliki perusahaan cangkang di negara tax haven.
Sebab, ada indikasi kuat yang menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan perusahaan tersebut adalah untuk menghindari pajak.
"Mereka, intinya memiliki tujuan tertentu. Ada juga upaya untuk menghindari kecurigaan negara atas harta mereka," kata dia.
Selain itu, Dahnil menegaskan, pemerintah harus mengambil sikap tegas atas keberadaan nama pejabat dalam dokumen tersebut. Padahal, di negara lain, skandal dugaan penggelapan pajak itu memang menjadi momok menakutkan tersendiri.
"Perdana Menteri Islandia itu mundur dari jabatannya, karena terlibat di dalam Panama Papers. Anehnya, di Indonesia biasa aja," ucapnya. (asp)
