- VIVA.co.id/Dian Tami
VIVA.co.id – PT Waskita Karya Tbk menerbitkan penawaran umum obligasi dengan mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB) II, dengan jumlah pokok obligasi pada tahap I tahun 2016 sebesar Rp2 triliun.
Direktur Waskita Karya, Tunggul Rajagukguk, mengatakan pihaknya menawarkan kupon tersebut dengan bunga di kisaran sembilan hingga 10 persen.
"Kami bakal menerbitkan obligasi dengan total Rp5 triliun. Namun, untuk tahun ini kami terbitkan sekitar Rp2 triliun dulu," kata dia, di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2016.
Tunggul menuturkan, obligasi yang akan ditawarkan ini telah memperoleh hasil pemeringkatan idA- (single A minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Adapun, tenor obligasi ini selama tiga tahun dengan harga penawaran 100 persen dari jumlah nilai obligasi.
"Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 September 2016. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 10 Juni 2019," tuturnya.
Dia menambahkan, obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk ekspansi perusahaan.
Sekitar 70 persen dari dana hasil emisi obligasi digunakan untuk modal kerja, sedangkan sisanya 30 persen digunakan untuk investasi di anak usaha.
"Tahun ini kami akan gencar investasi di bidang jalan tol. Kami sedang melirik dan bakal mengakuisisi jalan tol pada tahun ini," ujarnya.
Seperti diketahui, masa penawaran awal (book building) obligasi akan dilakukan pada tanggal 11-24 Mei 2016, masa penawaran umum pada 6-7 Juni 2016, sedangkan pencatatan di BEI direncanakan pada 13 Juni 2016. Dalam aksi korporasi tersebut, perseroan menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
