- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id – Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyatakan tidak sanggup melanjutkan proyek pembangunan kereta ringan light rapid transit (LRT) Jabodetabek. Namun LRT Jakarta hingga kini terkatung-katung karena Kementerian Perhubungan pun menolak menggantikan peran pemda DKI Jakarta.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengungkapkan, pihaknya tidak bisa serta merta mengambil alih proyek LRT Jabodetabek tersebut.
Alasannya, kewenangan pembangunan proyek tersebut sudah bukan lagi berada di tangan Kemenhub, tetapi menjadi kewenangan penuh pemda DKI Jakarta.
"Gubernur DKI menyatakan siap menangani semuanya, kemudian diputuskan diratas Presiden. Tapi belakangan Pak Ahok buat surat kepada Presiden bahwa tidak sanggup mengerjakan LRT Jabodetabek. Padahal di sisi lain kami sudah cabut (kewenangan) karena diketok akan ditangani DKI," kata Hermanto di Stasiun Maja, Banten, Rabu 11 Mei 2016.
Menurut dia, jika proyek pembangunan LRT Jabodetabek itu dikembalikan ke Kemenhub, maka harus diputuskan kembali oleh presiden bahwa Kkemenhub ditugaskan melanjutkan dan mengambil alih proyek itu.
"Kalau dikembalikan ke kami harus diketok lagi dari Presiden secara legalnya begitu. Ada perubahan Perpres dan sebagainya. Sekarang menunggu itu, kami tak bisa lagi kalau belum ada keputusan itu. Menunggu penyempurnaan Perpres," tutur dia.
Saat ini kata Hermanto, permintaan perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) tersebut telah dilayangkan Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Sudah disampaikan kepada Menko bahwa kalau dikembalikan lagi ke ABPN harus ada keputusan. Itu supaya tidak salah nanti di belakang hari. Kan sudah keputusan, nah kok tiba-tiba balik," kata dia.
Meski ada masalah tersebut, Hermanto menjamin LRT Jabodatabek akan selesai dibangun sesuai tenggat waktu, yakni tahun 2019 mendatang.
"LRT Jabodetabek 2019, tidak bisa 2018. Dengan kondisi begini bagaimana mempercepat. Kalau mau nabrak aturan saya disembelih sendiri nanti. Tidak akan mundur ke 2020, tetap kita usahakan di 2019 sebelum pergantian kabinet nanti," ujar Hermanto.
