- ANTARA/Widodo S Jusuf
VIVA.co.id – Kendala pembangunan infrastruktur daerah disinyalir lantaran minimnya Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur. Bahkan, hampir sebagian besar APBD hanya disusun untuk belanja rutin atau belanja pegawai.
CEO Citiasia Inc Farid Subkhan sangat menyayangkan, padahal Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dapat menarik pasar dunia dengan dukungan pembangunan kota-kota yang layak seperti Singapura dengan konsep pembangunan smart city.
"Tapi kemampuan APBD masing-masing di daerah cukup kecil, ada yang Rp400 miliar, Rp500 miliar, bahkan di DKI Jakarta saja APBD-nya sekitar Rp70 triliun. APBD itu cuma dipakai anggaran rutin saja, anggaran belanja pegawai. Kalau kaya begini, kapan kita bisa mulai bangun dari daerah, nanti kita bisa ketinggalan dengan negara lain," kata Farid dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis 19 Mei 2016.
Disamping pengalokasian dana anggaran, kata Farid, kepala daerah juga turut mendukung pembangunan kota di suatu daerah. Sebab akan sia-sia jika investor yang sudah menanamkan modalnya terhambat oleh perubahan regulasi dari kebijakan kepala daerah.
"Tapi tetap didukung dari pemerintahan daerah, biasanya ganti kepala daerah, ganti kebijakan. Bagaimana juga kita butuh investor untuk bangun daerah," tuturnya.
Farid mengungkapkan, untuk membuat kota-kota Indonesia menjadi smart city, dibutuhkan beberapa indikator, seperti pembangunan infrastruktur, baik mulai internet, listrik, hingga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Setidaknya ada empat tantangan untuk membangun smart city yakni pengembangan SDM, pembiayaan, regulasi dan infrastruktur.
"Tapi bagi daerah yang enggak punya uang, enggak usah khawatir, karena saat ini yang dibutuhkan adalah komitmen kepala daerah membangun daerahnya. Sebesar apapun APBD kita di daerah tidak akan cukup bangun smart city jika tak ada dukungan. Makanya harus ada political will," ujarnya.
Farid menambahkan, setidaknya ada tiga pembiayaan untuk membangun smart city. Pertama melalui APBD, namun jika APBD terbatas dapat melakukan utang.
"Kedua utang, bisa lewat obligasi maupun perbankan, tapi bahwa utang itu risiko dan belum tentu ada yang mau, yang ketiga public private partnership atau swasta," tuturnya.
