- Pixabay
VIVA.co.id – Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Maret 2016, total mencapai Rp3.271 triliun. Pemerintah pun memiliki alasan lain terkait hal itu.
Menurut Bambang, pemerintah memerlukan stimulus lain untuk mendorong kas belanja negara, seiring dengan penerimaan negara yang kurang terakselerasi secara optimal. Belanja tersebut, dibutuhkan sebagai daya gedor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebab saat ini tingkat konsumsi masyarakat masih terbilang rendah. Realisasi investasi di sektor swasta pun belum terlalu menggeliat.
“Penerimaan belum bisa menutupi belanja yang besar. Memang dibutuhkan pembiayaan (pembangunan) dari utang,” kata Bambang dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin 23 Mei 2016.
Maka dari itu penambahan utang setiap tahun akan selalu terjadi, selama nominal belanja negara lebih besar dibandingkan porsi penerimaan yang dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
“Utang itu muncul ketika jumlah belanja lebih besar dari pemerintah. Selama bujet direncanakan selalu defisit, maka pasti ada penambahan utang,” tutur dia.
Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 72 Triliun hingga 15 Maret 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah melakukan pembiayaan atau penarikan utang pemerintah sebesar Rp 72 triliun hingga 15 Maret 2024.
