- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Dalam sembilan bulan terakhir, pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi demi menggairahkan kembali aktivitas perekonomian nasional. Hingga saat ini, ada setidaknya 12 paket yang sudah diluncurkan.
Meski begitu, evaluasi dari efektivitas paket tersebut menjadi prioritas yang harus dilakukan pemerintah. Alasannya, rangkaian insentif yang sudah diberikan sampai saat ini dianggap belum terlalu berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional.
“Belum efektifnya paket stimulus ekonomi tersebut terletak pada lemahnya realisasi dan implementasi berbagai program tersebut,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin 30 Mei 2016.
Menurut dia, belum terimplementasinya insentif dalam paket-paket tersebut tercermin dari realisasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2016 yang hanya mencapai 4,92 persen atau lebih rendah dibandingkan capaian pada kuartal sebelumnya.
“Masih banyak tumpang tindih regulasi yang belum mampu diharmonisasikan jadi faktor utama. Diperparah lagi dengan lemahnya koordinasi, baik antar sektor, kementerian teknis, maupun di pusat dan daerah,” katanya.
Pemerintah, lanjut dia, diminta untuk lebih fokus pada sektor-sektor yang memang mampu menjadi penopang perekonomian ke depan. Sampai saat ini menurut Enny, paket kebijakan pemerintah belum fokus secara komprehensif.
“Hal paling penting, adanya konsistensi instrumen yang konkret, agar menjadi solusi permasalahan. Artinya, paket kebijakan (ke depan) tidak lagi berisi aturan normatif, tetapi berisi aturan yang implementatif,” tegas dia.
Ini Alasan JK Kukuhkan Satgas Paket Kebijakan Ekonomi
Paket deregulasi perlu evaluasi dan efektivitas pada perekonomian.
