- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Cita-cita untuk mewujudkan swasembada pangan dan kedaulatan pangan yang kerap dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo di awal kepemimpinannya masih menuai kiritk. Karena pemerintah saat ini justru terus mengambil langkah impor pangan.
Kritikan itu juga dilontarkan oleh mantan Menteri Ketenagakerjaan Abdul Latief saat ditemui usai pertemuan dengan para pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Sabtu malam, 4 Juni 2016. Menurut Latief, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
"Di mana konsep kedaulatan pangan kita? Kita ini mau puasa, tapi belum selesai dengan permasalahan pangan," kata Latief.
Menurut dia, komponen pangan memang selalu menjadi momok yang menjadi pusat perhatian, meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sejak lama merdeka. Rencana pembangunan perekonomian yang tengah dilakukan oleh pemerintah pun dipertanyakan.
"(Kebijakan) kita sering berubah-ubah. Konsep kedaulatan pangan dan ketahanan pangan kita. Ini harus tetap diperhatikan," tuturnya.
Selain soal pangan, ketimpangan antara si kaya dan si miskin, serta angka kemiskinan yang relatif tidak berubah pun menjadi sorotan, dia yang juga merupakan mantan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya itu.
"Masih ada kesenjangan yang tajam. Angka kemiskinan pun masih absolut. Masih banyak yang harus diperhatikan," ujarnya.
Antisipasi Dampak Buruk Konflik Iran-Israel, Pemerintah Wajib Simak 3 Saran Kebijakan Ekonomi Ini
Didik Rachbini menyebut, konflik Iran dan Israel pasti menimbulkan dampak yang luas pada perekonomian nasional dan global yang mutlak harus diantisipasi dengan kebijakan.
