- Raden Jihad Akbar / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beberapa waktu yang lalu telah menerima hasil verifikasi data pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik rumah tangga dengan biaya daya 900 Volt Ampere (VA). Pencabutan subsidi listrik pun hanya tinggal menunggu waktu.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Senin 6 Juni 2016 menegaskan, pemerintah hanya ingin menggelontorkan subsidi kepada masyarakat tidak mampu, dan merangsang para masyarakat yang sejatinya sangat membutuhkan.
“Bukan pencabutan, tapi bagaimana memperbaiki subsidi agar tepat sasaran untuk yang 900 VA,” tegas Bambang saat ditemui di gedung parlemen Jakarta.
Bambang mengakui, penyaluran subsidi yang digelontorkan pemerintah cenderung tidak tepat sasaran. Subsidi listrik justru dinikamati oleh sebagian masyarakat yang mampu. Maka dari itu, pencabutan subsidi agar penyalurannya dapat lebih diarahkan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan.
“Banyak contoh-contoh yang menggunakan subsidi, padahal mereka tidak berhak. Misalnya apartemen dengan skala kecil atau usaha rumah kos,” katanya.
Sebagai informasi, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, pemerintah pun meningkatkan alokasi anggaran subsidi listrik sebesar Rp18.796 miliar atau naik menjadi Rp57.184 miliar, dari yang sebelumnya tercantum dalam APBN sebesar Rp38.387 miliar.
Peningkatan anggaran subsidi listrik tersebut disebabkan oleh penundaan penerapan harga keekonomian untuk tarif listrik golongan 900 VA yang tidak termasuk kategori miskin dan rentang miskin, meski ada penurunan harga minyak dan penyesuaian nilai tukar.
Hingga saat ini, dari 22,7 juta pelanggan yang menggunakan daya 900 VA, hanya sekitar 3,49 juta pelanggan yang layak menerima subsidi. Dari hasil penelusuran tersebut, artinya hanya sekitar 18,76 juta pelanggan tidak menerima subsidi.
