- VIVA.co.id/Nuvola Gloria
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berencana melakukan rasionalisasi atau pengurangan satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan 2019 mendatang.
Lantas, bagaimana respons Presiden Joko Widodo menanggapi hal ini?
“Rencana dan konsep MenPANRB (Yuddy Chrisnandi) belum saya terima,” tutur Jokowi, sapaan akrab Presiden Joko Widodo saat ditemui di Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa 7 Juni 2016.
Meskipun belum menerima konsep mengenai rencana rasionalisasi tersebut, Presiden meyakini kebijakan ini akan berpengaruh terhadap porsi belanja pegawai yang tentunya akan semakin jauh lebih efisien ke depannya sehingga tidak terlalu membebani kas keuangan negara.
“Kami ingin belanja pegawai lebih efisien, maka dari itu kami lakukan rasionalisasi secara alami. Misalnya satu tahun ada yang pensiun 120 ribu orang, nanti kita hanya akan terima 60 ribu orang. Akan banyak sekali yang berkurang,” katanya.
Sebagai informasi, penghematan anggaran juga sebelumnya sudah dilakukan pemerintah dengan memotong pagu anggaran belanja di hampir seluruh pos Kementerian/Lembaga sebesar Rp50,01 triliun. Dari total ini, sebesar Rp20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional, dan Rp29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain
Selain itu, dalam penghematan ini juga terdapat Rp10,908 triliun yang merupakan anggaran pendidikan dan Rp1,343 triliun yang sebelumnya masuk pos anggaran kesehatan.
Jokowi Tinjau Situasi Kerja PNS Ala Startup di Bappenas
Ruang kerja yang digunakan pun berbasis digital dan fleksibel.
