JK Sebutkan Bukti Betapa Pemerintah Peduli ke Pengusaha

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam acara Dialog Ekonomi dan Buka Bersama Dunia Usaha Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Sumber :
  • VIVA.co.id/M. Ali. Wafa

VIVA.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa pemerintah yang sebenarnya sangat memerlukan pengusaha. Oleh karena itu para pengusaha tak perlu khawatir dan merasa ditinggalkan oleh pemerintah.  

Pertanyakan Program Tax Amnesty, Mahfud MD: Enggak Jelas Hasilnya!

"Kadin (Kamar Dagang Indonesia) selalu mengharapkan kerja sama dengan pemerintah. Khawatir kalau pemerintah tidak kerja sama nanti bagaimana Kadin. Padahal justru sebaliknya, justru pemerintah yang takut tidak kerja sama dengan Kadin," kata JK dalam acara dialog ekonomi dan buka bersama dunia usaha Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016.

Menurut JK, pemerintah memang memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan dan menjalankan segala kebijakan. Akan tetapi, pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan tak bisa dilepaskan dari peran para pengusaha.

Kemenkeu Tegaskan Tidak Akan Ada Program Pengampunan Pajak Lagi

"Tanpa pengusaha bayar pajak bagaimana pemerintah berjalan," kata JK.

JK berujar, sekalipun para pengusaha melakukan kesalahan dalam beberapa kesempatan, namun pemerintah pada titik tertentu akan menerima pengusaha yang kembali bisa menjadi mitra untuk menyukseskan program pemerintah. Sebagai bukti kata dia, pemerintah dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada hari ini.

DJP Tegaskan Tax Amnesty Jilid II Ditegaskan Tak Langgar Aturan Pajak

"Salah pun para pengusaha itu, lama-lama kami ampuni, maafin juga. Tadi pagi tax amnesty itu (RUU Tax Amnesty diundangkan). Kan itu dari pengampunan, dimaafin juga kalian-kalian yang salah. Begitu sayangnya pemerintah sama pengusaha. Apalagi kalau benar, lebih niscaya lagi," ujar JK.

Pemerintah kata JK selama ini justru lebih banyak memiliki kepentingan dengan para pengusaha dibandingkan sebelumnya.

"Pemerintah justru lebih banyak kepentingannya dengan pengusaha di samping pengusaha berkepentingan dengan pemerintah. Jangan khawatir," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya