VIVA.co.id – Pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2016 meningkatkan porsi pagu anggaran Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional.
Kemenhan dan Polri, merupakan dua dari sepuluh K/L yang mendapatkan alokasi belanja terbesar di keuangan negara.
Dikutip VIVA.co.id dari dokumen APBN-P 2016, Kamis, 30 Juni 2016, alokasi anggaran Kemenhan dalam APBN-P mencapai Rp108,7 triliun, atau meningkat Rp9,3 triliun dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebelumnya dalam APBN sebesar Rp99,5 triliun.
Sementara itu, alokasi untuk Polri, mencapai Rp79,3 triliun atau meningkat Rp6,3 triliun dari pagu sebelumnya yang sebesar Rp7,3 triliun. Dari sepuluh penyelenggara negara dengan alokasi belanja terbesar, tercatat hanya Kemenhan dan Polri yang mendapatkan peningkatan pagu anggaran.
Sementara delapan K/L lainnya, justru diturunkan. Penurunan yang paling signifikan, berada pada pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Anggaran Kementerian PUPR dalam APBN-P sebesar Rp97,1 triliun, atau turun Rp7 triliun dari pagu sebelumnya sebesar Rp104,1 triliun.
Sementara anggaran Kemenhub dan Kemendikbud, masing-masing dipotong sebesar Rp5,6 triliun. Pagu belanja Kemenhub menjadi Rp42,9 triliun dari yang sebelumnya Rp48,5 triliun, sedangkan Kemendikbud menjadi Rp43,6 triliun dari yang sebelumnya Rp49,2 triliun.
Untuk pos belanja lima penyelenggara negara lainnya yang dipangkas, yaitu Kementerian Pertanian dipotong sebesar Rp3,9 triliun, kemudian Kementerian Keuangan sebesar Rp1,2 triliun, Kementerian Agama sebesar Rp900 miliar, Kementerian Kesehatan sebesar Rp800 miliar, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp100 miliar.
Dengan demikian, total dari keseluruhan belanja K/L dalam pagu APBN-P mencapai Rp767,8 triliun atau turun Rp16,3 triliiun dari pagu yang sudah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp784,1 triliun.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, sebelumnya mengatakan, peningkatan dua pos belanja penyelenggara negara itu memang khusus untuk melawan isu-isu keamanan dan pertahanan.
“Prioritas tetap pada infrastruktur. Kalau ini belanja mendesak untuk penanggulangan terorisme dan narkoba,” kata Bambang.
