- Danar Dono / viva.co.id
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan menghibahkan 21,8 ton daging sapi yang berasal dari pencegahan pencegahan importasi ilegal yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Sebelum Lebaran, diharapkan daging-daging tersebut sudah bisa didistribusikan secara merata.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengungkapkan, daging-daging yang terdiri dari tetelan, jeroan leher, dan buntut ini akan disalurkan ke berbagai pelosok daerah, yang ditujukan kepada masyarakat-masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu.
“Akan diberikan kepada panti sosial yang juga binaan Kementerian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial di DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Banten, Bandung, Cilegon, dan yang lainnya,” kata Puan dalam konferensi pers di kawasan Tanjung Priok Jakarta, Kamis 30 Juni 2016.
Puan menargetkan, sebelum hari raya Lebaran tiba, gelontoran daging tersebut sudah bisa didistribusikan secara merata ke seluruh pelosok daerah yang ditetapkan. Bagi yang masuk dalam kategori panti sosial dan sejenisnya, akan mendapatkan jatah sebanyak dua kilogram. Sementara itu, untuk perorangan, sebesar 0,5 kilogram.
“Sekarang bentuknya memang masih kiloan. Tetapi, nanti Kementerian sosial sudah mempersiapkan pekerja untuk pembagian,” kata dia.
Daging ilegal halal
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta kepada masyarakat, agar tidak khawatir dengan kualitas daging-daging impor tersebut. Bambang mengatakan, pemerintah bisa menjamin bahwa daging tersebut halal untuk dikonsumsi.
“Kami sudah mendapatkan surat dari Kementerian Pertanian, dan sudah bisa dinyatakan statusnya layak konsumsi. Artinya, higienis dan mendapatkan label halal dari negara asal,” tutur dia. (asp)
