- ANTARA/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pihak kontraktor yakni PT Kereta Cepat Indonesia China harus memenuhi persyaratan yang ada, untuk memperoleh sisa izin pembangunan kereta cepat. Saat ini, izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikeluarkan baru sepanjang lima kilometer, artinya pembangunan baru bisa dilakukan di sepanjang jarak yang tertera pada izin.
Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Budi Cahyono, pihak KCIC telah melakukan negosiasi dengan pihak Kemenhub. Direktur Utama PT KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan meminta agar izin pembangunan diberikan secara keseluruhan.
"Kereta cepat ini masih perlu penjelasan, saya sendiri kemarin ketemu dengan Pak Hanggoro, saya tawarkan izin pembangunan apakah sebagian, atau keseluruhan sepanjang 137 kilometer? Lalu beliau minta seluruhnya. Saya bilang, dengan catatan, tanahnya harus dikuasai dahulu. Enggak mungkin dong ada izin pembangunan tapi di tanah orang lain," kata Prasetyo dalam acara buka bersama di Hotel Millenium Jakarta, Kamis, 30 Juni 2016.
Ia mengatakan proses pemberian izin ini masih dalam pembahasan di pihak kementerian. Izin pembangunan yang diminta pihak KCIC dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat. "Tapi masih berjalan terus, sedang diproses apakah akan dikasih sebagian atau izin keseluruhan," katanya.
Sebab, masa perjanjian konsesi selama 50 tahun itu sudah dikatakan dimulai sejak dilakukannya ground breaking dan break event poin (BEP/balik modal) yang ditargetkan akan tercapai pada masa operasi 40 tahun. "Saya jadi ingat, bahwa izin konsesinya 50 tahun, dan 40 tahun adalah target BEP-nya, Tapi dari kami, intinya tetap tanah harus dikuasai dahulu, untuk mendapatkan izin pembangunan," tuturnya.
Baca juga:
Proyek KA Cepat Whoosh Bengkak Rp 18 Triliun, Pemerintah Masih Nego Bunga Utang
Kementerian BUMN masih terus melakukan negosiasi terhadap bunga utang pinjaman pihak China atas membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
