- CNBC
VIVA.co.id – Keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa, diperkirakan dapat membebani pertumbuhan ekonomi Uni Eropa. Bahkan, pada Jumat 8 Juli 2016, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk 19 negara yang tergabung dalam zona Uni Eropa.
Dilansir dari CNBC, Sabtu 9 Juli 2016, disebutkan IMF melihat keluarnya Inggris secara langsung menghambat prospek pertumbuhan ekonomi wilayah Uni Eropa, meskipun mata uang Euro mengalami penguatan dan dibantu oleh harga minyak yang lebih rendah, serta kebijakan moneter yang akomodatif.
IMF memperkirakan, pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Uni Eropa pada 2017, hanya mencapai 1,4 persen, atau lebih lambat dari perkiraan sebelumnya yang mencapai 1,6 persen. Perlambatan tersebut, benar-benar disebabkan oleh dampak negatif dari referendum Inggris Raya.
Selain itu, IMF juga memperingatkan ekspektasi inflasi juga masih sangat rendah dan di bawah stabilitas harga dalam jangka menengah Bank Sentral Eropa (ECB) yang diperkirakan sebesar dua persen. IMF Juga memperkirakan, inflasi akan meningkat dari 0,2 persen tahun ini menjadi 1,1 persen tahun depan, karena kenaikan bertahap pada harga energi.
Salah satu pejabat IMF mengatakan, spillovers dari situasi Brexit masih akan menjadi kontribusi ketidakpastian, ditambah masalah lonjakan pengungsi dan kekhawatiran keamanan di wilayah Uni Eropa. Risiko lainnya juga termasuk perbankan dan sektor keuangan yang melemah di beberapa negara.
"Rendahnya pertumbuhan ekonomi berkepanjangan dan inflasi sendiri membuat area Uni Eropa semakin rentan terhadap guncangan. Bahkan, buffer kebijakan untuk melawan risiko tersebut dinilai sangat rendah," kata IMF.
Selanjutnya...
Proyeksi jangka panjang Uni Eropa
Sementara itu, untuk proyeksi jangka menengah Uni Eropa, IMF menyatakan tidak terlalu menggembirakan. Sebab, dengan kondisi ekonomi saat ini memberikan warisan krisis pengangguran yang sangat tinggi, utang swasta besar dan kelemahan struktur keuangan yang membebani prospek pertumbuhan, serta produktivitas.
Atas kondisi tersebut, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan menjadi sekitar 1,5 persen, dengan inflasi hanya mencapai 1,7 persen. Unttuk itu, reformasi struktural sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketidakseimbangan makro ekonomi.
"Mengingat ruang fiskal yang terbatas di tingkat nasional, perluasan dukungan fiskal terpusat diperlukan, tetapi harus disertai dengan kerangka kerja tata kelola yang lebih kuat untuk memastikan bahwa anggota mematuhi aturan fiskal dan struktural. Langkah-langkah ini akan melengkapi kebijakan moneter, menyediakan bauran kebijakan yang lebih seimbang." (asp)
