- Antara/ Indrianto Eko Suwarso
VIVA.co.id – Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepakat dipangkas sebesar Rp8,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Dengan adanya pemangkasan anggaran itu, sejumlah proyek pembangunan jalan dinilai akan terganggu.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W. Husaini mengakui, pemangkasan anggaran kementerian akan memengaruhi kinerja institusi yang ada di bawahnya. Terlebih, dari total pemangkasan anggaran itu lebih dari 50 persennya berasal dari rencana pembangunan jalan.
"Bina Marga kan kena Rp5 triliun, memang paling banyak. Dari Rp8 triliun untuk seluruh (Direktorat Jenderal) Kementerian PUPR, paling banyak kita," ungkap Hediyanto di Kompleks Kementerian PUPR, Jakarta, Senin 11 Juli 2016.
Ia menjelaskan, proyek yang terkena imbas akibat pemotongan anggaran adalah proyek-proyek jalan nasional tahun jamak, alias proyek multiyears. Menurutnya, target penyelesaian pembangunan bisa molor hingga lebih dari satu tahun.
"Seperti di Kalimantan misalnya, yang mestinya selesai dua tahun, bisa tertunda menjadi tiga tahun. Kalau Sumatera memang tidak terlalu banyak, yang paling banyak itu di Papua. Karena, uangnya memang tidak banyak," katanya.
Di samping itu, ia berharap, pemerintah dapat memaksimalkan kebijakan Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty untuk menambah pemasukan negara. Melalui Tax Amnesty, ia yakin pendapatan negara akan bertambah, sehingga akan berdampak kepada percepatan pembangunan.
"Kita juga harapkan dari Tax Amnesty, mudah-mudahan ada pendapatan baru untuk negara, sehingga kita bisa bangun lebih cepat," tutur dia. (asp)
DPRD DKI Protes Penerima KJMU Dipangkas, Diduga karena Anggaran Disunat
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah menduga pemangkasan atau revisi penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) karena ada pemotongan anggaran
