- ANTV/Veros Afif
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo telah memutuskan pembangunan fasilitas kilang gas di Blok Masela dilakukan melalui skema onshore, atau skema pipanisasi melalui jalur darat. Dengan adanya keputusan itu, pihak kontraktor, yakni Inpex Corporation Internasional pun meminta insentif setelah pembangunan jaringan pipa yang awalnya ditawarkan dengan skema offshore atau di lepas pantai itu dimulai.
Kepala Pusat Komunikasi Publik dari Kementerian ESDM, Sujatmiko, mengaku pihaknya rela jika jatah pemerintah berkurang dalam insentif bagi hasil (split) dengan pihak Inpex.
"Bilamana merasa diperlukan, ya katakanlah bagian pemerintah berkurang, tapi total value negara bertambah. Jadi konstruksinya gitu loh. Berapa split yang diusulkan, berapa yang pas, optimumnya berapa, yang jelas harus tetap bisa atraktif," kata Sujatmiko ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Selasa 19 Juli 2016.
Meski demikian ia mengaku belum ada keputusan yang diambil oleh pemerintah. Pihaknya masih melakukan pembahasan dengan pihak kontraktor.
"Yang jelas pemerintah siap mengevaluasi, misal split itu. Masih bisa dibicarakan kan, jadi tidak seperti dulu yang bilamana sudah ditetapkan harus dijalankan," kata dia.
Untuk tenggat waktu pengambilan keputusan, ia mengaku akan melakukan pembahasan secara lebih mendalam bersama dengan Inpex.
"Jadi nanti akan dibahas bersama inpex. Mereka usulkan apa saja yang bisa diterima, kita akan atur dengan policy nya seperti apa, setelah fix baru diumumkan. Jadi intinya kita bisa kasih insentif agar tetap atraktif," lanjut Sujatmiko.
(ren)
