Program Satu Juta Rumah Masih Jauh dari Harapan

Pekerja menyelesaikan proses pembangunan rumah
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVA.co.id – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP), Maurin Sitorus, mengungkapkan program pembangunan satu juta rumah baru terealisasi kurang lebih antara 40 ribu hingga 50 ribu unit rumah.

Kata Menteri Basuki soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran

Realisasi ini masih jauh dari angka satu juta rumah untuk target satu tahun. "Satu juta rumah itu kan nama program tidak harus persis satu juta berapa bersih yang terbangun, berapa BTN telah menyediakan pembiayaannya untuk dibangun para pengembang," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan program satu juta rumah memang belum maksimal, meski dalam perjalannya program ini sudah baik.

Bos BTN Tegaskan Kolaborasi dengan REI Bukan Sekadar Bisnis Semata

"Kami harap terus evaluasi dan ditingkatkan terutama dalam penyederhanaan perizinan," kata Eddy di Gandaria City Hotel, Jakarta pada Selasa, 19 Juli 2016.

Namun, sejauh ini Eddy mengungkapkan pemerintah telah memberikan dukungan dengan dipotongnya angka tahapan.

JICA, BCA dan Citi Suntik BTN Rp1,4 T untuk Program Satu Juta Rumah

"Dalam pembahasan bersama pemerintah dari 40-an tahapan perizinan sekarang hanya 18 tahapan dalam waktu yang dibutuhkan empat tahun dipangkas menjadi tiga bulan dan ini sangat membantu khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ungkapnya.

Di lain sisi, Eddy mengatakan untuk properti komersial sedang dibahas dan berharap mudah-mudahan bisa segera dirumuskan. "Namun untuk perizinan ini PP (Peraturan Pemerintah) belum turun dan mudah-mudahan bulan depan bisa keluar dan sangat membantu," ucapnya.

Persoalan pembangunan rumah untuk MBR maupun komersial yang ada ini pun menjadi salah satu materi diskusi rapat pada Selasa pagi kemarin di kantor Kementerian Ekonomi. Rapat tersebut dilakukan pihaknya yang tergabung dalam Satuan Tugas Kelompok Kerja (Satgas Pokja) bersama dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM, Perdagangan, Agraria dan Tata Ruang, dan seluruh asosiasi terkait.

(ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya