- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Penunjukan Sri Mulyani untuk kembali menjadi menteri keuangan pada kabinet pemerintahan Joko Widodo ternyata tidak mudah. Pendekatan untuk meminta salah satu wanita paling berpengaruh di dunia ini, ternyata sudah dilakukan sejak sebelum bulan puasa lalu.
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, proses penentuan 13 nama menteri baru tersebut melalui proses yang cukup lama dan panjang hingga bisa diumumkan saat ini.
Pada perjalanannya, banyak nama memang masuk ke meja Presiden, baik diusulkan dari partai politik, atau instansi lain. Proses yang dilakukan Presiden juga dengan komunikasi langsung ke calon menteri walau tidak ketemu secara fisik.
Untuk Sri Mulyani contohnya, Pramono menjelaskan bahwa Presiden sangat menanti kesediannya untuk pulang ke Tanah Air, saat beliau masih menjadi managing director Bank Dunia.
Bahkan, untuk meminta Sri Mulyani kembali menjadi menteri keuangan di pemerintahannya Jokowi harus meminta persetujuan kepada Presiden Bank Dunia secara langsung.
"Jadi, Presiden Jokowi sudah langsung komunikasi dengan petinggi Bank Dunia Jim Yong Kim, dan sudah langsung mendapat persetujuannya untuk melepas Sri Mulyani kembali ke Indonesia," jelas Pramono di Istana Negara, Selasa 27 Juli 2016.
Selain Sri Mulyani, ia menjelaskan, proses penentuan Archandra Tahar menjadi menteri ESDM juga cukup lama. Bahkan, saat profesional yang memiliki tiga hak paten dunia di bidang offshore, atau pengeboran lepas pantai ini sedang tidak berada di Tanah Air.
"Ini juga tidak mudah, profesional ini sudah memiliki paten di bidang pengeboran lepas pantai. Ketika beliau diminta untuk pulang ke Tanah Air menjadi menteri oleh Presiden, untungnya beliau langsung mau," ujarnya. (asp)
