Strategi Sri Mulyani Ajak Peserta Ikut Tax Amnesty

"Perlu suasana kepercayaan," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Jumat 29 Juli 2016.

Sri Mulyani menjelaskan, salah satu yang dikhawatirkan WP terhadap kebijakan tax amnesty adalah terkait dari data kekayaan, dan aset yang selama ini mereka simpan secara rapat-rapat. Dengan mengikuti program tersebut, mau tidak mau data itu akan terungkap dengan sendirinya.

Hal ini yang diperkirakan menjadi alasan utama WP masih ragu dengan kebijakan yang sudah berlangsung efektif sejak 18 Juli 2016 silam. Maka, pemerintah pun berinisiasi memberikan kepastian, bahwa data-data itu tidak akan bocor kepada pihak siapa pun.

Apalagi, lanjut dia, target penerimaan pajak yang dipatok di era kepemimpinan Bambang Brodjonegoro dalam kas keuangan negara terbilang sangat berat untuk dicapai. Maka dari itu, butuh terobosan untuk memenuhi ekspektasi tersebut.

"Kalau mereka laporkan pajak, info itu akan digunakan untuk keperluan bayar pajak, dan penuhi target penerimaan negara. Tanpa harus khawatir, info itu disalah gunakan," katanya.

Sri Mulyani menekankan, kepercayaan yang saat ini dibangun oleh pemerintah pun memiliki implikasi yang sangat luas. Tidak hanya untuk mensukseskan program tax amnesty, melainkan bagaimana membangkitkan persepsi investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

"Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dengan berbagai pihak. Kami tidak mungkin melakukan itu, tanpa dukungan dari instansi dan lembaga," tutur dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian menegaskan, sebagai nahkoda aparat Kepolisian, ia telah memberikan tiga instruksi khusus untuk mensukseskan program kebijakan tax amnesty.

Pertama, bagaimana membantu otoritas pajak dalam memberikan berbagai kemudahan para WP yang mengikuti program tax amnesty, baik itu melalui repatriasi dana, maupun mendeklarasikan hartanya kepada institusi pajak nasional.

"Termasuk, tidak boleh mengutak atik data yang disampaikan oleh WP. Kecuali terorisme, human trafficking, dan narkotika," jelas Tito.

Kedua, Tito pun mewanti-wanti kepada seluruh anak buah ya, barangsiapa yang dengan sengaja membocorkan data para peserta tax amnesty, hukuman yang setimpal pun akan segera diberikan oleh para penegak hukum tanpa pandang bulu.

"MoU sudah kami tandatangani dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), otoritas pajak, dan Kejaksaan Agung," tegas Tito.

Sementara itu, yang terakhir, Tito telah memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya, agar membantu pemerintah dalam membangun iklim investasi yang kondusif bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

"Sehingga, investor yang datang, nyaman berinvestasi," ujar Tito. (asp)