- Antara/ Novrian Arbi
VIVA.co.id – Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan proyek Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) antara PT Pertamina Geothermal Energy dan PT PLN (Persero) masih dalam tahap persiapan.
Menurut dia, dalam persiapan proyek tersebut pihaknya masih belum bisa menentukan besaran nilai pembagian, karena masih perlu melakukan penunjukan konsultan dan sebagainya.
"Belum, baru penunjukan konsultan, Danareksa nanti jadi konsultannya," ucap Edwin yang juga sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) kepada media di kantor BUMN Jakarta pada Jumat, 12 Agustus 2016.
Ia mengungkapkan, proyek ini akan direalisasi pada tahun ini, sejalan dengan target Pertamina yang ingin mencapai Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional dapat mencapai 7.000 Megawatt (MW) pada 2025 dan PLN yang menargetkan mencapai 3.000 MW pada 2019.
"PGE ini mau dijadikan tetap di bawah Pertamina, tapi WKP PLN. Atau geothermalnya PLN akan masuk ke PGE. Dan juga PLN inject uang ke PGE bukan akusisi hanya injeksi modal dan (perhitungannya) 50:50," jelasnya.
Edwin juga meluruskan bahwa tidak benar adanya praktik pencaplokan dalam kerja sama antara PLN dan PGE. Ia kecewa dengan tendensi ke arah itu dan mengharapkan tidak ada salah paham di semua pihak. Sehingga, maksud untuk pembesaran PGE melalui kerja sama PLN, tahun ini dapat direalisasikan.
"Harusnya sih tahun ini. Cuma ini kan orang bilang PLN mencaplok kalau mencaplok nggak akan berkembang. Padahal mah kita besarkan. Kan ahlinya ada di PGE. Misalkan Volcano ada di Pertamina, tapi penggunannya di mana (tidak semua berada di Pertamina)," tegas dia.
(ren)
