- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Belum genap satu bulan menjabat sebagai penyelenggara negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar resmi diberhentikan secara terhormat oleh Presiden Joko Widodo pada Senin malam, 15 Agustus 2016 lalu.
Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah saat ditemui jelang Pidato Kenegaraan menilai, pencopotan Arcandra Tahar semakin menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di sekeliling Presiden tidak berkompeten.
"Ini menunjukkan ada sistem di sekitar Presiden kurang mantap. Masa tidak ada yang tahu dia (Arcandra Tahar) memiliki dua warga negara," jelas Fahri di gedung parlemen Jakarta, Selasa 16 Agustus 2016.
Presiden, ditegaskan Fahri, sudah seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu bebet maupun bobot mantan Presiden Direktur Petroneering itu sebelum ditunjuk menggantikan Sudirman Said beberapa waktu yang lalu.
"Di mana kepastian bagi orang-orang seperti Arcandra? Ada aturannya, terutama untuk memenuhi pejabat setingkat menteri. Undang-Undang cukup ketat," katanya.
Sebagai informasi, keputusan Presiden Joko Widodo mencopot jabatan pria asli Minang tersebut, menjadikan Arcandra Tahar sebagai penyelenggara negara dengan waktu paling singkat yang pernah menjabat di kabinet pemerintahan Indonesia.
Sebelum Jadi WNI, Arcandra Tahar Manusia dari Antah Berantah
Arcandra resmi dikukuhkan jadi WNI 1 September 2016
