- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Defisit anggaran pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 diajukan sebesar Rp332,8 triliun, atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut naik dari APBN-P 2016, yang di patok Rp296,7 triliun, atau 2,35 persen terhadap PDB.
Presiden Joko Widodo dalam pidato pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2017 di gedung DPR, Selasa 16 Agustus 2016, mengungkapkan, kebijakan pembiayaan pada tahun depan akan diarahkan untuk mengembangkan industri kreatif dalam negeri.
Selain itu, pengembangan Usaha kecil dan Menengah (UKM) dan usaha mikro, menjadi salah satu prioritas pembiayaan utang tersebut.
"Sehingga, dapat meningkatkan akses pembiayaan pembangunan, investasi secara luas, mendukung peningkatan akses pendidikan, dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.
Pemerintah, menurut Jokowi, juga akan menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah. Sehingga, rasio utang terhadap PDB, realisasinya masih dalam batas aman dan terkendali.
Sebagai informasi, belanja negara dalam RAPBN 2017 dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun. Turun dari APBN-P 2016, yang ditetapkan sebesar Rp2.082,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam RAPBN 2017, ditargetkan sebesar Rp1.737,6 triliun.
Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp760 triliun. (asp)
BPK Susun Rancangan Tinjauan Masa Depan untuk Awasi Keuangan Negara
Dengan penyusunan foresight ini, BPK akan menjadi Supreme Audit Institution kedua di Asia setelah Korea Selatan
